Mataram (Suara NTB) – Banjir bandang yang melanda Bima pada Januari lalu telah merendam ribuan unit rumah, sebagian rumah hanyut disapu air bah karena letaknya yang berada di bantaran sungai. Pemprov NTB berencana merelokasi sejumlah rumah yang sangat rentan terdampak banjir, namun saat ini masih dalam proses identifikasi.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) NTB Sadimin mengatakan, pihak yang melakukan identifikasi adalah pemerintah Kabupaten Bima. Hasilnya akan dibawa ke provinsi untuk dilakukan penanganan secara kolaboratif.
“Di Bima yang hanyut kan ada sembilan rumah, namun rumah yang di bantaran sungai kan tak hanya itu. Jadi dilakukan identifikasi dulu, nanti kerja sama kabupaten mungkin setelah ada persetujuan gubernur kita tangani,” kata Sadimin, Selasa, 11 Maret 2025.
Ia mengatakan, sebelumnya pihaknya telah merelokasi rumah penduduk di Batulayar Lombok Barat sebanyak 24 unit karena hanyut oleh banjir bandang tahun 2021 lalu. Modelnya adalah kerja sama dengan pihak kabupaten, di mana Pemkab Lombok Barat menyediakan lokasi atau lahan, kemudian Dinas Perkim yang membangun.
“Dikerjasamakan dengan kabupaten, termasuk yang di Bima. Pihak Kabupaten Bima menyiapkan lokasinya, dan Pemprov NTB membantu membangun beberapa rumah penduduk,” katanya.
Ia mengatakan, secara umum pihaknya belum melakukan identifikasi secara detail terkait dengan kawasan mana saja yang membutuhkan relokasi di Provinsi NTB agar terhindar dari dampak bencana.
“Kita belum melakukan identifikasi secara detail. Tapi beberapa sudah ada nanti di bidang perumahan,” katanya.
Selain relokasi 24 rumah di Batulayar tersebut, sejauh ini belum ada lagi yang akan dilakukan relokasi. Sebab Dinas Perkim hanya menangani rumah dalam jumlah yang minim tiap tahunnya karena terkendala anggaran yang terbatas.
“Kalau usulannya banyak, namun dikasi anggarannya kan segitu. Lebih banyak Baznas malahan,” ujarnya.
Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan relokasi rumah yaitu sebesar Rp50 juta per unit. Sementara untuk kegiatan rehab rumah butuh anggaran sebesar Rp20 juta. Namun demikian kegiatan relokasi rumah yang terdampak banjir Bima 2025 belum akan dilakukan tahun ini karena terkendala anggaran.
“Kalau relokasi kan rumah baru Rp50 juta, kalau rehab Rp20 juta. Yang 2,5 juta untuk ongkos, dan 17,5 juta untuk bahan termasuk potongan PPn,PPh. Tahun ini tak punya kita, kan masih penyelerasan” ujarnya.(ris)
