Giri Menang (Suara NTB) – Pembenahan birokrasi di Lombok Barat (Lobar) menjadi salah satu konsen Bupati dan Wakil Bupati di awal menjabat. Sistem meritrokasi berbasis kinerja menjadi prioritas yang diterapkan. Semua OPD pun digenjot dan dituntut berkinerja baik dalam hal pelayanan publik dan penghasil PAD.
Wabup Lobar Hj Nurul Adha yang dikonfirmasi Kamis, 13 Maret 2025 mengatakan ia dan Bupati menargetkan pertama ingin ada perubahan perbaikan di tiap OPD. Sehingga dalam Rakor pun disampaikan oleh Bupati agar semua OPD saling menguatkan bahu-membahu secara jujur dan sungguh-sungguh bekerja.
‘’Perbaikan dan pembenahan birokrasi dasarnya adalah kinerja, sehingga yang kita harapkan perbaikan-perbaikan ini atas kesadaran bersama untuk memperbaiki Lobar dengan kinerja terbaik,’’ kata Umi Nurul.
Lebih lanjut dikatakan, penyegaran pejabat yang menduduki posisi perlu sehingga pejabat berkinerja bagus namun tidak terlihat dan posisinya masih di bawah, perlu dilakukan rotasi sehingga organisasi Pemkab ini sehat. “Kalau itu-itu terus, mau perbaikan menegmen gimana kalau masalah ada di situ tapi tidak dirotasi dia. Ndak bisa jadinya perubahan,”kata dia. Kalau ada hal yang salah atau kurang maka harus diperbaiki.
Langkah yang dilakukan dalam penilaian birokrasi melalui strategi meritrokasi berdasarkan kinerja. Ia tak ingin ada titipan-titipan, agar menaikkan atau promosi jabatan. Ia tak menampik ada saja yang ingin menitip, namun tetap tolok ukurnya adalah kinerja. Kalau bagus kinerjanya maka posisinya juga sesuai. “Insyallah kami hindari pendekatan personal (titipan), supaya sehat, dan bersemangat,”ujarnya. Ia pun bersyukur selama dua pekan turun sidak dan mengumpulkan, terlihat semangat di OPD.
Lebih jauh dikatakan, untuk mengukur sejauh mana kinerja OPD selama beberapa tahun terakhir, OPD pun diminta menyiapkan data selama tiga atau empat tahun lalu, berapa anggaran OPD. Kemudian dialokasikan kemana dan apa hasilnya. Kemudian anggaran tahun ini, berapa jumlahnya dan alokasinya kemana saja. Hal ini penting dipastikan, sebab bagiamana pun untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat melalui sejahtera dari desa membutuhkan anggaran. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, tentu berpengaruh terhadap fiskal daerah.
“Oleh karenanya, konsen kami ingin menggali potensi-potensi PAD. Kalau kemarin target PAD Rp400 sekian miliar, dengan pengembangan potensi mungkin bisa lebih pada perubahan (APBD P),”kata dia. Karena itulah diawal-awal menjabat pihaknya turun sidak ke OPD, membaca data dan membandingkan dengan temuan-temuan (indikasi Kebocoran) di lapangan. “Misalnya bicara berapa retribusi, satu pasar saja beliau (Bupati). Itulah kelebihan beliau, berapa parkir dan lainnya,”Kata dia.
Hal ini menjadi salah satu konsen nya bersama Bupati, bagiamana meminimalisir kebocoran dengan perbaikan Sistem. Dalam turun sidak ke OPD Penghasil PAD, seperti pertanian berapa mengelola lahan daerah untuk menghasilkan PAD. Apakah lahan-lahan milik Pemda bisa dikelola dan dimanfaatkan. Seperti apa polanya?. Lalu dihitung hasil yang diperoleh.
“Apakah hasilnya lebih besar daripada kita menyewakan, misalnya satu hektar berapa sewa, tapi dengan dikelola sendiri bisa jadi lebih besar. Ini terobosan dan potensi yang kalau dikembangkan bisa naik signifikan potensi PAD,”tegasnya.
Termasuk bagiamana OPD ini mengendalikan komoditas strategis seperti cabai, yang kerap kali bergejolak di pasaran. Tak kalah penting juga untuk memperbaiki semua, perlu kesadaran bersama.
Selain OPD penghasil PAD, Bupati juga konsen pada pelayanan publik dengan turun ke Kantor OPD seperti rumah sakit dan Dikes, DPMPTSP, dan OPD lainnya. Sehingga ditekankan kepada OPD ini agar jangan sampai kantornya saja bagus, namun pelayanan tidak bagus.
“Kami tekankan ASN di pelayanan publik mengedepankan profesionalitas bekerja, pengabdian dan kita ingin menghadirkan pelayanan terbaik dan prima,”imbuhnya. Seperti di rumah sakit perlu perbaikan di managemen. Sebab dengan adanya pelayanan baik, maka akan menjadi cerita bagus dari mulut ke mulut. (her)
