Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram memastikan belum siap membangun sekolah rakyat sesuai permintaan pemerintah pusat. Pasalnya, persyaratan lahan seluas 5-10 hektar tidak tersedia.
Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Lalu Samsul Adnan dikonfirmasi pada, Rabu, 16 April 2025 menjelaskan, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah bersurat ke seluruh kabupaten/kota untuk membangun sekolah rakyat dimulai pada tahun ajaran 2025-2026. Pemerintah pusat menargetkan pembentukan 100 sekolah rakyat. Khusus di Provinsi NTB, akan ada beberapa kabupaten/kota yang mengajukan, termasuk Panti Sosial Paramitha di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.
Sedangkan, Kota Mataram masih mencari lahan. Pemerintah pusat memberikan syarat lahan digunakan mencapai 5-10 hektar. “Sampai saat ini, belum ada keputusan dimana mengusulkan membangun sekolah rakyat. Kalau lahan 5-10 hektar tidak ada di Kota Mataram,” terangnya.
Persyaratan lahan dinilai sangat berat. Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana sebut Samsul, belum berani menentukan atau mengusulkan lokasi sekolah rakyat. “Pak Wali sendiri belum berani menentukan akan diusulkan tahun ini,” tambahnya.
Bukan hanya permasalahan lahan melainkan sekolah di Kota Mataram juga kekurangan murid. Mantan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Mataram menerangkan, sekolah rakyat diprioritaskan bagi warga miskin dan yang masuk kategori kemiskinan ekstrem yang telah dipilah berdasarkan sosial ekonominya. Selain itu, pemerintah juga berharap pembentukan sekolah rakyat bertujuan agar anak tidak putus sekolah karena alasan ekonomi. Berdasarkan data secara nasional angka putus sekolah mencapai 33 persen.
Syamsul mengatakan, pemerintah akan menyiapkan segala kebutuhan anak mulai dari pakaian/seragam, sepatu, makan-minum, dan lain sebagainya. Anggaran pembentukan sekolah rakyat telah disiapkan oleh pemerintah pusat. “Nanti anak-anak akan diasramakan. Orang tua tidak perlu memikirkan biaya pakaian, makan, dan lain sebagainya,” jelasnya. (cem)
