Mataram (Suara NTB) – Potensi gempa besar megathrust yang dapat memicu tsunami hingga skala 8,5 magnitudo menjadi ancaman nyata bagi wilayah pesisir Kota Mataram. Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram pun terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat pesisir sebagai respons dini terhadap potensi bencana tersebut.
Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan BPBD Kota Mataram adalah pembentukan Forum Risiko Bencana (FRB) di delapan kelurahan pesisir yang tersebar di dua kecamatan, yakni Sekarbela dan Ampenan.
“FRB sudah kita bentuk di delapan kelurahan. Kita memang utamakan daerah pesisir karena itu yang paling rentan,” ujar Plt. Kepala BPBD Kota Mataram, Muzaki, saat ditemui di Kantor Wali Kota, Senin, 23 Juni 2025.
Ia menjelaskan bahwa posisi geografis NTB, khususnya Pulau Lombok, sangat rentan terhadap gempa tektonik besar. Dua lempeng aktif, yaitu Lempeng Selatan dan Lempeng Flores, mengelilingi pulau ini. Jika terjadi tumbukan besar antarlempeng tersebut, potensi tsunami besar tidak bisa diabaikan.
“Yang paling utama itu ancaman megathrust. Karena kalau itu terjadi, wilayah pesisir Mataram pasti jadi yang pertama terdampak,” jelas Muzaki.
Pernyataan ini sejalan dengan peta risiko nasional dan catatan sejarah kegempaan di wilayah Indonesia, khususnya NTB.
Zona megathrust memang menjadi perhatian besar dalam peta kebencanaan Indonesia. Berdasarkan Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2017, terdapat setidaknya 13 zona megathrust yang mengepung wilayah Indonesia. Beberapa zona bahkan telah mengalami pecah segmen dan membentuk bagian baru, seperti Segmen Mentawai-Siberut dan Segmen Mentawai-Pagai.
Salah satu yang paling berpotensi adalah Megathrust NTB. Zona ini diperkirakan mampu memicu gempa dengan magnitudo maksimal hingga 8,9 dan bergerak sekitar 4 cm per tahun.
Menurut para pakar, zona megathrust ini menyimpan energi yang sangat besar dan dapat melepaskan goncangan serta tsunami kapan saja. Namun demikian, hingga kini, para ahli dari dalam maupun luar negeri masih belum dapat memprediksi secara pasti kapan gempa dari zona ini akan terjadi.
Sejarah mencatat, NTB pernah terdampak bencana besar dari aktivitas megathrust. Pada 19 Agustus 1977, gempa bumi dengan kekuatan 8,3 Skala Richter (SR) terjadi di Samudra Hindia dan memicu tsunami yang menerjang sejumlah wilayah. Selain itu, pada tahun 2018, wilayah NTB juga mengalami serangkaian gempa bumi besar, meski tidak disertai tsunami.
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia secara keseluruhan dikepung oleh 294 sesar aktif dan berada di atas 13 zona megathrust, menjadikannya salah satu negara dengan risiko gempa tertinggi di dunia.
Menyadari risiko tersebut, Muzaki mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi NTB juga telah meluncurkan program Keluarga Tangguh Bencana (Katana). Program ini menargetkan edukasi kepada keluarga, terutama kelompok rentan yang biasanya berada di rumah saat bencana terjadi.
“Kalau bencana datang, kepala keluarga biasanya tidak ada di rumah. Jadi yang paling penting untuk diedukasi itu ibu-ibu, orang tua, dan anak-anak. Mereka harus tahu apa yang harus dilakukan,” ujar Muzaki.
Selain Katana, program Desa atau Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) terus diperkuat. Bahkan kini, Kementerian tengah merancang Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) sebagai bentuk kesiapsiagaan di tingkat yang lebih tinggi.
“Ini semua pendekatannya berlapis. Dari keluarga, desa atau kelurahan, sampai kecamatan. Kita ingin semua siap,” tambahnya.
Sebagai dukungan infrastruktur, Pusat Data dan Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) saat ini tengah dibangun di kantor BPBD Kota Mataram, melalui bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Di sisi lain, pembangunan menara peringatan dini tsunami (Early Warning System/EWS) juga akan dilakukan. Dari rencana delapan titik EWS di delapan kelurahan pesisir, tahun ini BPBD hanya mampu merealisasikan tiga titik akibat keterbatasan anggaran.
“Kita dapat alokasi untuk delapan, tapi karena pemotongan anggaran, yang bisa kita bangun baru tiga EWS tahun ini,” sebutnya.
Ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan masyarakat tetap menjadi faktor utama dalam mitigasi risiko bencana. “Bencana tidak bisa dihindari, tapi korban bisa kita kurangi kalau masyarakatnya siap,” pungkasnya. (hir)
