Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa, mengaku bahwa serapan anggaran jelang riwulan ketiga tahun anggaran 2025 masih sangat rendah dimana pendapatan daerah masih di bawah 36 persen dan realisasi belanja masih berkisar di 32 persen.
“Hingga 30 Juni, realisasi pendapatan mencapai 36,59 persen dari target 46,47 persen, dengan deviasi negatif 9,88 persen. Sementara belanja tercatat 32,89 persen dari target 43 persen, atau deviasi -10,11 persen,” Kata Kabag Pembangunan H. Yudi Patria Negara, kepada wartawan, Senin, 28 Juli 2025.
Ia melanjutkan, terkait kondisi tersebut pihaknya memprediksi realisasi belanja pada akhir bulan Juli baru mencapai 40 persen. Kondisi tersebut tentu masih sangat rendah dibandingkan target yang ditetapkan pemerintah bisa diatas 40 persen.
“Kami prediksi pada akhir Juli, realisasi bisa menembus angka 40 persen, karena sejumlah paket pekerjaan fisik sudah berkontrak di akhir Juni dan mulai mengajukan uang muka kerja,” ujarnya.
Haji Yudi menjelaskan, keterlambatan penyerapan anggaran ini disebabkan oleh proses efisiensi anggaran yang berimbas pada perlambatan pengadaan barang dan jasa (PBJ). Selain itu adanya pelaksanaan probity audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga menjadi hambatan.
“Sebenarnya kondisi ini bukan hanya terjadi di Sumbawa. Tetapi juga di sejumlah daerah lain di Indonesia sebagai dampak dari kebijakan efisiensi nasional,” terangnya.
Pemerintah pun saat ini tengah mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan percepatan pelaksanaan PBJ dengan segera mengajukan pembayaran uang muka terhadap paket yang sudah berkontrak. Selain itu pihaknya juga meminta PPK untuk memaksimalkan fungsi pengawasan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Sekarang prosesnya sudah mulai berjalan di masing-masing OPD. Pengadaan barang dan jasa sudah bergerak, dan ini tentu akan berdampak pada serapan anggaran,” tambahnya.
Haji Yudi menegaskan bahwa penyerapan anggaran sebaiknya tidak menumpuk di akhir tahun untuk menghindari perpanjangan waktu pengadaan. Pemerintah daerah menargetkan agar seluruh proses sudah rampung maksimal pada November 2025.
“Keterlambatan paling besar terjadi di OPD teknis, seperti Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga kami meminta agar bekerja lebih keras agar realisasi anggaran bisa segera dikejar,” tukasnya. (ils)
