Tanjung (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Djohan Sjamsu, S.H., menyampaikan rancangan APBD-P 2024 di depan Rapat Paripuna DPRD KLU, Jumat, 26 Juli 2024. Pada kesempatan itu, ia berharap pembahasan RAPBD-P tidak hanya bisa diselesaikan tepat waktu, tetapi juga kinerja pemerintah daerah dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Capaian kinerja pemerintah daerah agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan (anggaran) kepada kepentingan masyarakat banyak,” tegas Djohan.
Ia menjelaskan, rancangan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 merupakan turunan dari dokumen KUA PPAS APBD Perubahan yang sudah dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD sebelumnya. Tentunyq diharapkan, tahapan pembahasan selanjutnya dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga pelaksanaan anggaran perubahan dapat berjalan optimal dan tidak menumpuk di akhir tahun.
Lebih lanjut dikatakan Bupati, bahwa secara substantif rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 merupakan proses dan tindak lanjut dari rencana pembangunan daerah yang telah disusun baik rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Dalam menyusun perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat KLU melalui berbagai program dan kegiatan.
“Penyusunan anggaran bukanlah hal yang mudah, namun dengan kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah daerah bersama DPRD KLU, saya yakin dan percaya dapat mencapi hasil yang terbaik untuk masyarakat,” katanya.
Bupati juga menyampaikan sejumlah poin yang berkenenaan dengan postur RAPBD-P dalam nota keuangan yang disampaikan ke DPRD. Meliputi, poin pendapatan daerah diproyeksi semula sebesar Rp 1,065 triliun lebih, menjadi sebesar Rp 1,143 triliun lebih. Poin ini mengalami kenaikan sebesar Rp 78,75 miliar atau 7 persen dari proyeksi sebelumnya.
Kenaikan pendapatan didorong oleh kenaikan PAD sebesar 19 persen dari PAD semula berjumlah Rp 253 miliar lebih, kenaikan pendapatan transfer 4 persen dari semula Rp 811 miliar lebih.
“Plafon anggaran sementara untuk belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp 1,159 triliun lebih, naik sebesar Rp 100 miliar lebih dari sebelumnya,” sebut Djohan.
Berikutnya pada poin pembiayaan, bahwa untuk saat sekarang pemerintah menganggarkan penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp 0,- menjadi sebesar Rp 21,41 miliar lebih, sesuai dengan hasil audit BPKP Provinsi NTB, penerimaan silpa dialokasikan kembali untuk menutupi defisit sebesar Rp 16,4 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp 5 miliar. (ari)
