Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa, berharap agar Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2026 tidak kembali “dipangkas” pemerintah, mengingat beberapa sekolah di wilayah setempat sangat membutuhkan penanganan.
“Di tahun 2025 kita hanya diberikan anggaran Rp21,4 miliar jauh berkurang dibandingkan tahun lalu Rp41 miliar, sehingga kami berharap untuk tahun 2026 tidak kembali dipangkas,” kata Sekretaris Dikbud Sumbawa, Sudarli kepada Suara NTB, Kamis, 25 September 2025 .
Ia melanjutkan, pada prinsipnya Dikbud saat ini sangat membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk merevitalisasi sejumlah sekolah. Termasuk juga penyediaan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran seperti meja dan kursi yang kondisinya juga sangat mengkhawatirkan.
“Kami sangat membutuhkan akan anggaran pusat, untuk membantu dalam rangka rehabilitasi, pembangunan, termasuk penambahan sarana dan prasarana di ratusan sekolah yang ada,” ucapnya.
Ia melanjutkan, adanya penambahan jumlah siswa setiap tahunnya harus menjadi perhatian pemerintah. Karena dari jumlah yang terus bertambah otomatis akan berpengaruh terhadap kebutuhan ruang kelas termasuk meja belajar.
“Kendala kita tidak hanya di ruang kelas, tetapi rehabilitasi sekolah yang sudah sangat berumur juga menjadi perhatian dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang baik dan nyaman,” ujarnya.
Sudarli tidak menampik ada beberapa sekolah yang kondisinya sudah sangat-sangat memprihatinkan dan tidak layak digunakan sebagai fasilitas pembelajaran. Tetapi karena kondisi anggaran yang terbatas, pihaknya tidak bisa melakukan intervensi lebih lanjut.
“Kalau kita bicara kebutuhan anggaran maka yang kita butuhkan mencapai ratusan miliar, karena memang kondisi sekolah yang kita miliki saat ini butuh perhatian serius dari pemerintah,” sebutnya.
Berdasarkan data saat ini ada sekitar 174 sekolah Dasar (SD) dengan kondisi yang cukup bervariasi belum lagi SMP. Terutama sekolah-sekolah yang berada di Kota dan Ibu kota Kecamatan dan yang rusak ada sekitar 300 sekolah secara keseluruhan.
“Kalau bicara DAK dengan aturan terbaru, maka ada sekitar 30 persen sekolah kita yang tidak akan bisa dibantu dengan DAK karena siswa yang kurang karena kondisi topografi wilayah,” terangnya.
Ia berharap, revitalisasi terhadap sekolah ini bisa menjadi perhatian serius pemerintah. Bila perlu dalam penanganan terhadap sekolah tersebut bisa dilakukan secara bertahap, karena jika dilakukan sekaligus maka anggaran yang dibutuhkan juga cukup besar.
“Jadi, dari total anggaran yang kita butuhkan ini, kami berharap bisa diintervensi setiap tahunnya, baik itu melalui APBD dan APBN, sampai tuntas nanti dalam beberapa tahun kedepan,” tukasnya. (ils)
