Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima terus mencari ruang untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) di tengah tekanan fiskal yang makin ketat. Salah satu fokus utamanya kini mengarah pada sektor kesehatan, yang dinilai memiliki potensi besar lewat peningkatan retribusi pelayanan di puskesmas.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bima, Aries Munandar, mengungkapkan bahwa total target retribusi daerah tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp148,89 miliar. Dari jumlah itu, hingga Agustus 2025 realisasinya baru mencapai Rp83,11 miliar atau 55,82 persen.
“Untuk tahun 2025, targetnya melalui APBD Perubahan kita naikkan kurang lebih Rp6 miliar. Ini kita genjot di retribusi pelayanan puskesmas,” ujar Aries kepada Suara NTB, Selasa (7/10/2025).
Menurutnya, tambahan target tersebut diarahkan terutama ke sektor kesehatan. Melalui APBD Perubahan 2025, PAD dari retribusi pelayanan kesehatan ditambah Rp6,144 miliar, sejalan dengan tren peningkatan penerimaan dari tahun ke tahun. “Peningkatannya karena kita jadikan BLUD,” tegas Aries.
Ia menjelaskan, seluruh puskesmas kini didorong untuk berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sebagaimana rumah sakit daerah dan Badan Ketahanan Pangan yang telah lebih dulu menerapkan pola serupa. Dengan status BLUD, puskesmas memiliki keleluasaan dalam mengelola keuangannya secara mandiri, meningkatkan efisiensi, dan memperluas layanan kepada masyarakat.
“Semua puskesmas kita dorong jadi BLUD, seperti rumah sakit daerah. Kita juga naikkan PAD di Puskesmas Sondosia,” tambahnya.
Aries menegaskan, peningkatan target retribusi bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi juga diiringi dengan perbaikan mutu layanan. Dana hasil retribusi akan dikembalikan untuk memperkuat fasilitas dan pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan. “Retribusi terhadap jasa pelayanan itu kembali untuk meningkatkan pelayanan lagi,” ujarnya.
Meski sektor kesehatan menunjukkan tren positif, Pemkab Bima tetap memberikan perhatian pada sektor lain yang masih di bawah target. Salah satunya adalah Dinas Pariwisata, yang mendapat catatan agar memperkuat realisasi retribusinya.
“Itu salah satunya pariwisata yang berusaha kita genjot. Tapi yang bagus memang di sektor BLUD,” pungkasnya. (hir)
