Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima terus mempercepat langkah nyata menekan angka stunting. Tak hanya fokus pada intervensi gizi, Pemkab kini merancang gerakan bersama yang menyentuh hingga perbaikan infrastruktur dasar masyarakat, dari rumah tak layak huni, sanitasi, hingga akses air bersih.
Langkah itu menjadi kesepakatan penting dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Rembug Stunting tingkat Kabupaten Bima Tahun 2025 yang digelar pada Senin (6/10/2025) lalu. Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy, menegaskan, stunting bukan semata masalah kesehatan, melainkan isu pembangunan jangka panjang yang akan menentukan masa depan daerah.
“Stunting tidak boleh dipandang sebelah mata karena dampaknya terhadap kesehatan dan kualitas generasi sangat besar,” tegasnya, Senin (6/10/2025).
Melalui rakor tersebut, Pemkab Bima menguatkan komitmen lintas sektor. Setiap perangkat daerah diminta bergotong royong menjadi orang tua asuh bagi anak-anak berisiko stunting melalui Gerakan Orang Tua Cegah Stunting (GENTING). Program ini akan diatur lewat Surat Keputusan (SK) Bupati agar menjadi gerakan bersama seluruh elemen.
“Semua harus turun tangan. Dari pemerintah, organisasi wanita, hingga masyarakat, kita harus memastikan tidak ada lagi anak-anak Bima yang tumbuh tanpa gizi dan lingkungan yang layak,” pungkasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bima, Nurdin, menjelaskan GENTING tak hanya menyasar dukungan nutrisi, tetapi juga non-nutrisi. Dukungan nutrisi mencakup pemenuhan asupan bergizi seperti protein, karbohidrat, dan vitamin bagi ibu hamil, bayi, balita, hingga calon pengantin. Sedangkan dukungan non-nutrisi mencakup perbaikan infrastruktur rumah tangga.
“Kami akan berkolaborasi memperbaiki rumah kumuh, rumah tidak layak huni, dan WC yang tidak layak pakai. Ini bagian dari gotong royong untuk menurunkan risiko stunting,” terang Nurdin saat dikonfirmasi pada, Kamis (9/10/2025).
Pemkab juga menggandeng dinas teknis seperti Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas PUPR, hingga pemerintah desa agar penanganan stunting berjalan menyeluruh dan berkelanjutan. “Kita sedang menyiapkan regulasinya agar semua pihak bisa terlibat,” tambahnya.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) per Juli 2025, angka stunting di Kabupaten Bima turun signifikan dari 36,7 persen menjadi 23,5 persen.
Nurdin memaparkan, penurunan itu tak lepas dari pendampingan intensif kepada 1.813 anak berisiko stunting. “Sebanyak 1.521 anak sudah didampingi orang tua asuh selama tiga bulan berturut-turut. Selain itu, sebanyak 162 Kampung Keluarga Berkualitas telah menjalankan program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) sebagai wujud pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput,” tandasnya. (hir)
