Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, akan turun secara langsung memverifikasi dan mengevaluasi dokumen administrasi ke Pemkot Mataram. Verifikasi dokumen guna memastikan kesiapan Ibukota Provinsi NTB, menjadi percontohan kota anti korupsi.
Pelaksana tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Hj. Baiq Nelly Kusumawati menerangkan, Komisi Antirasuah akan turun memverifikasi sekaligus mengevaluasi dokumen untuk memastikan laporan yang disampaikan berkesesuaian.
Tim dari KPK akan meninjau ke OPD pelayanan publik. Diantaranya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial dan lain sebagainya. “Rencananya tim dari KPK akan turun mengecek dan memverifikasi pada 17-18 November,” terang Nelly ditemui pada, Jumat, 31 Oktober 2025.
Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana sebut Nelly, juga akan diminta mempersentasikan komitmen menjadi percontohan kota anti korupsi. Pembenahan dokumen seperti MCSP (monitoring, controlling, Surveillance for Prevention), Survei Penilaian Integritas, dan dokumen lainnya sedang berjalan.
Persyaratan ini harus lengkap karena penilaian berakhir pada, 19 November 2025. “Seluruh dokumen persyaratan on progres,” pungkasnya.
Pengawasan yang dilakukan di semua perangkat daerah, karena memiliki kontribusi menciptakan ruang lingkup yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tetapi kata Nelly, KPK akan memfokuskan pada organisasi perangkat daerah pelayan publik yang menjadi area intervensi. “Pengawasan di BPBJ, BKPSDM, dan OPD lainnya,” tambahnya.
Evaluasi sekaligus penilaian tidak hanya dari KPK, melainkan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Ombudsman serta Inspektorat NTB. Nelly menambahkan, Komisi Antirasuah juga akan mengecek pengaduan dan tindaklanjut laporan yang disampaikan oleh masyarakat dan lain sebagainya. (cem)
