Sumbawa Besar (suarantb.com) – Pemerintah pusat mempercayai Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah yang jadi lokasi pembangunan sekolah rakyat.
Pembangunan sekolah rakyat definitif rencananya dilakukan di depan Pertamina Badas, Kabupaten Sumbawa.
Kabid Rehabilitasi dan Layanan Sosial Dinas Sosial Sumbawa, Herlan menyebut, program sekolah rakyat dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Program ini menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Sehingga siswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi tetap memiliki kesempatan belajar yang setara dengan anak-anak lainnya.
“Sekolah rakyat diharapkan menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memastikan pendidikan lebih inklusif bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Herlan Senin, 17 November 2025.
Herlan menegaskan, keberadaan sekolah rakyat juga merupakan investasi jangka panjang di bidang pendidikan. Dengan fasilitas ini, anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh pendidikan yang layak, merata, dan berkesinambungan.
Harapannya, program ini bisa membantu pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan pendidikan serta mendukung generasi muda di Sumbawa. Tujuannya agar anak-anak memiliki kesempatan belajar yang lebih baik.
Dukungan Pemprov NTB
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda NTB, Dr.Ir. H. Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “bangkit bersama menuju NTB provinsi kepulauan yang makmur mendunia.”
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga difokuskan pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini diarahkan untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antar wilayah.
Program ini diharapkan mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (r)
