spot_img
Jumat, Februari 14, 2025
spot_img
BerandaNTBLOMBOK BARATJadi Kendala Usulan e RDKK Distan Lobar akan Kerjasama dengan Dukcapil

Jadi Kendala Usulan e RDKK Distan Lobar akan Kerjasama dengan Dukcapil

Giri Menang (Suara NTB) – Jatah pupuk bagi petani di Lombok Barat (Lobar) yang direalisasikan hampir setengah dari usulan sistem ektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Banyak petani yang terkendala diusulkan masuk e RDKK. Hal ini diduga ditengarai salah satunya persoalan administrasi kependudukan (adminduk) para petani yang bermasalah. Di samping memang pemerintah mengurangi jatah pupuk bersubsidi secara nasional.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Distan Lobar Muhamad Taufik,SP.,M.Ling., menerangkan berdasarkan data perbandingan e RDKK dan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2023 Lobar, dari total usulan e RDKK petani berjumlah 27.404 dengan luas taman 49,427 hektar lebih. Diusulkan kebutuhan pupuk jenis urea sebanyak 11,35 ribu ton, NPK 12,95 ribu ton. Sedangkan dari usulan itu, e alokasi yang diberikan hanya 5,9 ribu ton untuk urea dan NPK sebanyak 3,7 ribu ton.

“Artinya dari usulan e RDKK yang dialokasikan atau e alokasi pupuk tahun 2024 ini 29 persen untuk NPK dan urea 52 persen,”terangnya, kemarin.

Dirinci lagi, yang paling banyak teralokasi pupuk jenis Urea untuk Kecamatan Sekotong sebanyak 1,58 ribu ton, Gerung 949 ton lebih dan Lembar 806 ton. Kemudian NPK, Kecamatan Sekotong sebanyak, 1000 ton lebih, Gerung 605 ton dan Lembar 519 ton.

Namun demikian pihaknya berupaya memastikan kebutuhan pupuk untuk musim tanam I ini bisa terpenuhi. Sedangkan untuk mengakomodir kebutuhan kedepan, Mentan saat berkunjung ke Loteng sudah berkomitmen menambahkan alokasi anggaran pupuk ini. “Saat ini fokusnya pada musim tanam pertama ini dulu,”ujarnya.

Ditanya soal kesiapan pupuk di lapangan yang dikeluhkan petani, karena belum tersedia secara memadai, pihaknya menegaskan seharusnya pupuk ini sudah ada di pengecer. Sebab hal ini sudah diatur mekanisme penyalurannya dari agen distributor ke pengecer.
Pihak penyalur ini tidak berani keluar dari alur aturan, sebab aturannya saat ini ketat. “Pengambilan sekarang pakai KTP,”ujarnya.

Kemungkinan, petani yang belum dapat pupuk subsidi ini belum masuk dalam usulan e RDKK. Padahal pada saat input e RDKK ini para petani betul-betul difasilitasi oleh petugas penyuluh agar jangan sampai terlewatkan. Namun banyak juga ditemukan Adminduk petani yang bermasalah. Sehingga pihaknya pun sudah membahas bagiamana solusi bagi petani yang belum bisa diusulkan e RDKK karena terkendala adminduk bermasalah. “Kaitan dengan ini, kami sudah bahas dengan Koordinator PPL bagiamana caranya untuk mencarikan solusi teman-teman (petani), mungkin Kita akan kerjasama Dengan Dukcapil untuk perbaikan Adminduk agar tidak terkendala dalam urusan pupuk (usulan e RDKK),”ujarnya.

Di samping itu, pihaknya terus berupaya meningkatkan penggunaan pupuk organik ini di kalangan petani. Hal ini untuk menekan pelan-pelan penggunaan pupuk anorganik yang masif dipakai petani. (her)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -


VIDEO