Giri Menang (Suara NTB) – Sejumlah persoalan menjadi pekerjaan rumah Pemkab Lombok Barat (Lobar) ke depan. Di antaranya, jumlah penduduk miskin yang bertambah dan 3.000 rumah kumuh yang belum mampu ditangani.
Penjabat (Pj) Bupati Lobar H. Ilham mengatakan, sampai dengan usia 66 tahun Lobar, jumlah penduduk miskin saat ini masih tinggi. Jumlahnya mencapai 102,71 ribu jiwa atau 13,67 persen warga yang berada di bawah garis kemiskinan. “13 persen itu kalau dihitung dengan jumlah dari penduduk, kurang lebih 102 ribu masyarakat masih kategori miskin,” jelasnya.
Menurutnya, angka 102 ribu jiwa menurut Ilham jumlah yang tinggi, sehingga hal ini menjadi tugas bersama semua pihak agar bagaimana warga miskin ini dari tahun ke tahun bisa berkurang. “Agar warga miskin semakin waktu semakin berkurang. Bagaimana agar kemiskinan bisa ditekan, butuh kerjasama semua pihak untuk menanganinya. Dari data yang diterima Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lobar, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin.
“Jumlah penduduk miskin 102,71 ribu jiwa atau 13,67 persen tahun 2023, naik 0,28 persen atau 3.000 lebih dari sebelumnya (2022) 99 ribu jiwa lebih atau 13,39 persen. Tapi kenaikan hampir di semua daerah,”tambah Kabid Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan pada Bappeda Lobar, Deny Arif Nugroho.
Berdasarkan data tersebut, dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan atau P1 justru menurun dari 1,82 persen tahun 2022 menjadi 1,78 persen tahun 2023 atau terdapat penurunan 0,04 persen. Sedangkan untuk P2 atau indeks keparahan kemiskinan stagnan pada angka 0,40 persen.
Sementara itu, dari data Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim), dari sisa target 6000 lebih rumah kumuh yang ditangani hingga akhir masa jabatan Kepala Daerah (2019-2024) sebanyak 3.050 atau 50 persen lebih sudah dikerjakan. “Total (sisa) yang harus ditangani 6000 sekian, yang sudah dikerjakan 3.000 sekian, sisanya (3000) belum,”kata Kabid Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Lobar, Budianto.
Disebut, 3.000 lebih rumah kumuh ini tersebar merata hampir di semua kecamatan. Diakuinya penanganan rumah kumuh ini meleset dari target yang seharusnya dituntaskan pada akhir periode masa jabatan bupati. Tahun ini saja pihaknya menangani hanya 77 unit rumah kumuh. Itu bersumber dari pembayaran pokok pikiran DPRD dan DPR RI, sedangkan dari APBD murni tidak dianggarkan.
Di luar itu ada juga program penanganan rumah kumuh dari Baznas Lobar, dimana tahun lalu dikerjakan 16 unit. Kemungkinan jumlah yang ditangani tahun ini juga sama dengan tahun lalu, sehingga kalau ditotal ada 93 unit yang ditangani tahun ini.
Untuk penanganan rumah kumuh butuh biaya puluhan hingga ratusan rupiah. Dimana untuk penanganan rumah rusak berat atau bangun baru 35 juta, sedangkan untuk rehab Rp20 juta. “Ya bagusnya kita bangunkan baru,”imbuhnya. (her)
