Mataram (Suara NTB) –Hadirnya Penjabat (Pj) Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., pada acara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di Jakarta akhir Ramadhan lalu dinilai bagi sebagian kalangan tidak etis. Bahkan, ada pihak yang menuntut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mencopot Pj Gubernur NTB, karena masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif. Selain itu, ada juga tuntutan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memeriksa Pj Gubernur NTB, karena tidak seharusnya ASN aktif menghadiri kegiatan berskala politik.
Pj Gubernur NTB H. Lalu Gita Ariadi yang dikonfirmasi terkait desakan sejumlah elemen masyarakat ini menegaskan kesiapan dirinya jika dipanggil Bawaslu NTB atas kehadirannya pada kegiatan DPP Partai Golkar di Jakarta. Menurutnya, kehadirannya pada acara DPP Partai Golkar itu hanya memenuhi undangan sebagai non kader untuk hadir.
Saat ini, dirinya masih tetap sebagai ASN aktif dan belum terdaftar sebagai anggota partai politik manapun, karena saat berada di DPP Partai Golkar tidak ada penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA).
Dirinya memahami kehadirannya di acara tersebut menimbulkan polemik dan beragam persepsi. Termasuk ada yang meminta dirinya mundur sebagai Pj Gubernur NTB atau sebagai ASN. Namun, mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB ini menganalogikan, seorang ASN yang berada di satu terminal untuk mudik ke kampung halaman.
Saat berada di terminal, ujarnya, disediakan bus berbagai macam warna atau identik dengan partai yang ada di Indonesia. Maka, ASN ini mau tidak mau harus memilih satu bus dengan warna tertentu yang disediakan sebagai kendaraan untuk kembali ke kampung halaman. Sama halnya dengan dirinya sekarang ini, ketika ada undangan dari satu partai dan dari non kader, maka undangan itu harus dihadiri. Begitu juga, jika ada undangan dari partai lain, maka dirinya siap untuk hadir.
Pada kesempatan ini, Lalu Gita juga mengungkapkan, jika dalam waktu dekat ini, dirinya diundang oleh satu partai untuk hadir dari non kader. kesempatan ini, ujarnya, akan dimanfaatkan untuk hadir sebagaimana halnya dari Partai Golkar yang sudah mengundangnya. Meski demikian, Lalu Gita belum bersedia mengungkapkan partai politik bersangkutan.
Mantan Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB ini membantah jika kedatangannya memenuhi undangan Partai Golkar berpolitik praktis. Meski di satu sisi, tambahnya, isi pertemuan tersebut berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di seluruh Indonesia, termasuk di NTB. Bahkan, jika ada partai lain yang mengundang dirinya untuk hadir, dirinya bersedia, karena dirinya merupakan pembina partai politik di daerah.
Dalam hal ini, ujarnya, diberitahukan kepada kader yang berminat maju di pilkada, jika ada Standard Operating Procedure (SOP) yang harus dilewati, yakni survei. Dirinya akan disurvei oleh satu lembaga survei yang sudah ditunjuk DPP Partai Golkar Bersama Ketua DPD Partai Golkar NTB sekaligus Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana, mantan Bupati Lombok Tengah H Suhaili FT, dan Bupati Kabupaten Bima Indah Damayanti Putri. (ham)
