Mataram (Suara NTB) –Berdasarkan hasil Pileg 2024, dapat dipastikan hampir tidak ada parpol yang bisa mengusung pasangan calon sendiri pada pilkada serentak 2024, baik untuk Provinsi maupun 10 Kabupaten/Kota se NTB. Karena itu semua parpol diharuskan membangun kerjasama politik untuk membentuk koalisi sampai mencukupi syarat jumlah minimal kursi mengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Dalam upaya membangun perahu koalisi, sejumlah partai sudah mulai bermanuver. Salah satunya keinginan dari sejumlah parpol yang ingin melanjutkan koalisi parpol ditingkat pusat pada saat pilpres 2024 lalu supaya di linearkan sampai ke Pilkada. Akan tetapi melihat dinamika yang berkembang, keinginan tersebut nampaknya cukup berat untuk diwujudkan.
Partai Demokrat NTB salah satu yang menyadari kondisi tersebut, sehingga pihaknya tidak membatasi diri untuk membangun komunikasi politik dengan semua parpol dalam rangka penjajakan koalisi. Sekalipun pada saat pilpres lalu bukan satu koalisi dengan Demokrat.
“Tentu kami sambut baik jika ada keinginan untuk melanjutkan koalisi di pilpres. Tapi sendiri sangat terbuka, kami tidak menutup diri untuk berkomunikasi dengan parpol yang lain. Kami tidak eksklusif harus KIM (Koalisi Indonesia Maju), kami tidak menutup ruang komunikasi dengan yang lain,” tegas Ketua DPD partai Demokrat NTB, Indra Jaya Usman.
Dikatakan anggota DPRD Lobar yang lebih akrab disapa IJU ini, bahwa dinamika politik di Pilkada tidak bisa disamakan dengan dinamika politik pada saat Pilpres lalu. Sehingga koalisi pilpres itu tidak bisa dipaksakan harus linear sampai Pilkada.
“Daerah juga memiliki kompleksitas politik sendiri, berbeda dengan nasional. Sementara kami disini juga berkepentingan untuk membangun konsolidasi di daerah. Sehingga kami tentu sangat membuka diri untuk berkoalisi dengan semua partai, tanpa terkecuali. Lebih-lebih tidak ada parpol yang bisa mengusung sendiri,” tegas IJU.
Bahkan dalam menentukan arah dukungan pada pilkada nanti, Demokrat tidak terlalu tertarik dengan narasi politik yang terlalu ekslusif. Menurutnya rujukan utama dalam membangun koalisi dan juga mengusung Paslon, yakni bagaimana memastikan bahwa figur tersebut punya komitmen untuk memajukan daerah.
“Kalau saya tidak menggunakan narasi hitam putih, soal harus usung kader parpol atau non kader parpol. Dan bukan soal koalisi gemuk atau kurusnya, tapi bagaimana figur yang kita usung ini bisa mengurus masyarakat, niat kebersamaan untuk membangun rakyat. Meksipun di satu sisi Ketua AHY berpesan kita harus memastikan semua kebijakan dari presiden ini harus bisa dipastikan berjalan baik di NTB,” jelasnya. (ndi)
