Mataram (suarantb.com) – Kanwil Kemenkumham NTB mendorong jajaran untuk melakukan percepatan target kinerja. Salah satunya dengan memenuhi capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Jajaran Kanwil Kemenkumham NTB didorong untuk melakukan percepatan program kerja dan anggaran serta mengedepankan akuntabilitas.
Hal demikian dikemukakan Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan dalam rapat dengan Kepala Divisi Administrasi Muslim Alibar dan seluruh jajaran Divisi Administrasi di aula kantor setempat, Jumat, 3 Mei 2024
“Percepat penyerapan anggaran sesuai target triwulan. Selesaikan program/kegiatan dan tingkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah disusun,” kata Parlindungan.
IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Parlindungan menekankan, jika target telah ditetapkan, implementasi kegiatan dilakukan monitoring maka seharusnya target dapat tercapai sesuai parameter IKPA. Sekretariat Jenderal Kemenkumham, lanjut Parlindungan, selalu melakukan monitoring secara berkala. Hal ini harus dijadikan pemacu untuk memberikan kinerja terbaik untuk organisasi.
“Tentu ada rasa bangga manakala nilai IKPA kita baik dan mendapatkan apresiasi dari Setjen Kemenkumham maupun dari Kemenkeu. Jadikan semangat ini untuk menjadi pemacu diri agar menjadi kantor wilayah yang berprestasi di tingkat nasional,” ujar Parlindungan.
Kepala Divisi Administrasi Muslim Alibar meminta agar menjaga tiga Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang meliputi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
“Bangun sinergi terbaik Divisi Administrasi dengan tiga divisi lain yakni Divisi Imigrasi, Pemasyarakatan, dan Yankumham. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik saya yakin akan meningkatkan kinerja yang berujung meningkatkan penilaian IKPA Kanwil Kemenkumham NTB,” ujar Muslim.
Dalam sejumlah kesempatan, Menkumham Yasonna H Laoly meminta seluruh kanwil dan satker Kemenkumham untuk menjalankan strategi optimalisasi nilai IKPA yakni mengakselerasi belanja sesuai RPD, meningkatkan sinergi internal, memastikan pelaporan data capaian output tepat waktu, dan meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu dalam menyampaikan data kontrak.
“Selain itu, mendorong supplier untuk segera mengajukan tagihan, melakukan revolving dan mempertanggungjawabkan UP dan TUP secara tepat waktu, mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk percepatan penyerapan anggaran, memastikan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan, serta menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran,” jelas Yasonna. (r/*)
