WAKIL rakyat di DPRD Provinsi NTB ikut angkat bicara terkait dengan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri yang menjadi keluhan mahasiswa. Sebab kebijakan tersebut dinilai cukup memberatkan masyarakat, bahkan sampai ada yang mengurung niat untuk kuliah karena tak mampu dengan tingginya biaya.
Anggota DPRD NTB dari PDIP, Made Slamet menyerukan agar perguruan tinggi tidak membatasi akses masyarakat miskin untuk mengenyam bangku kuliah dengan meningkatkan tarif UKT. Jika kebijakan itu diterapkan, maka hal tersebut tidak berbeda dengan tidak ingin meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bangsa.
“UKT yang tinggi akan menutup peluang bagi anak-anak kita yang berprestasi tapi tidak mampu untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi yang berkualitas. Mimpi-mimpi mereka akan terkubur hanya karena mahalnya biaya kuliah. Ini harus jadi perhatian pemerintah,” serunya.
Menurutnya memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada anak didik dan juga mahasiswa dalam menuntut ilmu harus diperbanyak. UKT yang tidak memberatkan masyarakat juga harus menjadi atensi bersama dalam memberikan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi.
“Di satu sisi kita mau meningkatkan SDM tapi ada regulasi yang memberatkan anak-anak kita untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Bagaimana kita mau mengharapkan lahir generasi berkualitas tinggi kalau kita batasi akses dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi,” tegasnya.
Lebih jauh disampaikan Made Slamet bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang hebat akan berdampak positif dalam pembangunan diberbagai lini kehidupan. penguatan SDM dinilai sebagai kekuatan besar yang dapat mengikis angka kemiskinan.
“SDM ini yang kita kedepankan, selama ini orientasi yang kita bangun adalah fisik tapi SDM-nya keteter. Nah ketika fisiknya ada tapi sumber daya manusianya tidak bisa menggarap maka itu menjadi persoalan,” katanya.
Karena itu ia menegaskan, jika sumber daya manusia ini terus berkembang dan meningkat maka secara otomatis akan meningkatkan derajat hidup masyarakat. Pemerintah diharapkan untuk menelurkan kebijakan-kebijakan yang populis dan pro rakyat dalam memastikan penguatan sumber daya manusia ini berjalan ditengah masyarakat.
“Semua akan serba menurun kalau SDM kita tidak meningkat. Baik itu kemiskinan, IPM dan lainnya. Sehingga SDM ini harus kita kawal bersama dengan mengeluarkan kebijakan yang tepat,” pungkasnya. (ndi)
