Selong ((Suara NTB) – Masih tingginya kasus pernikahan anak di bawah umur dan stunting di kabupaten membuat Program Better Reproductive Health and Right For All In Indonesia (Berani) kembali hadir. Implementasi program Berani II yang diluncurkan beberapa waktu lalu dimonitoring oleh tim join dari Kedutaan Kanada dan tiga lembaga Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Kamis 30 mei 2024
Tiga lembaga PBB tersebut adalah United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), United Nation Population Fund (UNFPA). Hadir mendampingi dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB.
Kehadiran tim diterima juga di Kantor Bupati Lotim oleh Penjabat (Pj) Bupati Lotim H. M. Juaini Taofik, Pj Sekda H. Hasni dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sebelumnya tim join ini mengecek kegiatan posyandu dan berdialog di Kantor Desa Jurit Kecamatan Pringgasela.
Pj Bupati Lotim, H. M. Juaini Taofik tidak menampik fakta menyebut jumlah kasus nikah dini di Lotim selama tiga puluh tahun terakhir selalu tertinggi di NTB. Hal ini karena jumlah penduduk Lotim terbesar di NTB. Lebih dari sepertiga penduduk NTB atau 25,2 persen penduduk di NTB mendiami Lotim.
Melalui berbagai sentuhan program, kata Pj Bupati kasus nikah anak ini terus bisa ditekan. Termasuk kasus stunting. Berdasarkan survei kesehatan Indonesia terbaru, kasus stunting di Lotim turun dari 30 persen menjadi 27 persen.
Pj Bupati menyambut baik implementasi program Berani yang digelar di Lotim. Program join dari Kanada dan tiga lembaga PBB tersebut diketahui menerapkan konsep gawe gubuk. Melibatkan masyarakat tingkat kampung langsung dalam pelaksanaan program. Konsep gawe gubuk ini ala program Berani ini siap direplikasi di desa-desa lainnya di seluruh Lotim.
Kepala Sub Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kemendagri RI yang mendampingi tim Join dari Kanada dan tiga perwakilan dari lembaga PBan, Reza Pranatama menjelaskan kedatangannya secara khusus ingin melihat implementasi program Berani II sebagai lanjutan dari program Berani I.
Dia menjelaskan, alasan dipilihnya Lotim sebagai tempat implementasi program Berani ini dikarenakan di Lotim banyak kasus nikah dini. Secara nasional, kegiatan ini digelar di 28 kabupaten/kota di 14 Provinsi termasuk dua kabupaten yang merupakan lokasi intervensi bersama oleh UNFPA, UNICEF dan UN Women Kabupaten Jember di Jawa Timur dan Kabupaten Lombok Timur. “Kunjungan yang dilakukan juga bertujuan untuk menunjukkan model program,” terangnya.
Mendorong inklusivitas, kelompok rentan akan dijangkau, seperti remaja perempuan dengan disabilitas intelektual dalam kegiatan pendidikan kesehatan reproduksi inklusif disabilitas, atau perempuan dengan disabilitas dan perempuan lanjut usia dalam kegiatan terkait dengan perubahan norma sosial di masyarakat.
Diharapkan program Berani II ini akan menurunkan pernikahan anak di Lotim yang masih tinggi termasuk kematian bayi dan stunting yang masih cukup tinggi di Kabupaten Lotim. (rus)
