Mataram (Suara NTB) – Adanya temuan kasus polio di salah satu daerah di Indonesia langsung diantisipasi pemerintah pusat dengan akan menggelar Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio tanggal 23 Juli mendatang. Hal ini juga langsung dipersiapkan Pemprov NTB, khususnya melalui Dinas Kesehatan (Dikes) dengan mengundang instansi, seperti Polda, Korem 162 Wira Bhakti, pihak Lanud BIZAM, Lanal Mataram dan lainnya.
Kepala Dikes Provinsi NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MARS., menjelaskan, jika ada satu daerah di Indonesia yang terpapar polio, maka daerah itu akan langsung ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyebaran polio, maka pemerintah pusat langsung menggelar PIN Polio di Indonesia, termasuk 820.487 anak di NTB.
‘’Sasarannya pada anak usia 0 sampai 7 tahun. Sudah ada surat Menteri Kesehatan kepada seluruh Gubernur, jadi seharusnya memang dilaksanakan pada bulan Juli awal, tetapi dimundurkan ke tanggal 23 Juli,’’ ujarnya saat Sosialisasi Pelaksanaan PIN Polio dan Media Briefing di Ruang Anggrek, Kantor Gubernur NTB, Rabu, 10 Juli 2024.
Kementerian Kesehatan, tambahnya, meminta dukungan kepada seluruh gubernur, bupati/wali kota se Indonesia untuk mendukung pelaksanaan PIN Polio ini. Pihaknya yakin pelaksanaan PIN Polio ini akan bisa dilakukan maksimal sebagaimana dilakukan vaksinasi saat Covid-19 beberapa waktu lalu.
‘’Jadi kita akan melaksanakan dua putaran. Jadi di interval waktu 2 minggu timeline-nya nanti ada schedule-nya juga sasaran per kabupaten/kota. Dari Kota Mataram, Lombok Barat dan seluruh kabupaten/kota ini juga pada hari yang sama tanggal 23 Juli itu start sudah mulai untuk melaksanakan imunisasi ini,’’ terangnya.
Diakuinya, KLB Polio (AFP: Acute Flaccid Paralysis) telah terjadi di tujuh provinsi. PIN tahap pertama telah dilaksanakan pada 21 Mei 2024, PIN tahap kedua akan dilaksanakan pada 23 Juli 2024. Pihaknya meyakinkan vaksin polio bisa didapatkan secara gratis di posyandu, puskesmas, rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat.
Sebelumnya, Asisten I Setda NTB Drs. H. Fathurrahman, M.Si., mengharapkan Dikes Provinsi Dikes Kabupaten/Kota, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitu juga dengan unsur TNI/Polri, melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan sosialisasi dan membantu mensukseskan pelaksanaan PIN Polio.
Mantan Penjabat Sekda NTB ini juga mengingatkan agar petugas di lapangan tidak hanya fokus pada pelaksanaan PIN saja, tapi memperhatikan masalah stunting yang masih banyak ditemukan di tengah masyarakat.
Begitu juga Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Provinsi NTB dr. Hj. Nurhandini Eka Dewi, SpA., menegaskan pentingnya pelaksanaan PIN Polio ini. Apalagi pelaksanaan PIN Polio ini sudah tertunda beberapa tahun, sehingga keseriusan dari semua pihak sangat diperlukan. Diakuinya, polio awalnya muncul di Papua Nugini, namun 3-4 tahun kemudian muncul di Papua.
Semula pihaknya berpikir polio tidak akan terjadi di Indonesia setelah adanya vaksinasi Covid-19, namun fakta di lapangan justru ditemukan kasus polio, sehingga pelaksanaan PIN Polio ini merupakan salah satu cara melindungi anak-anak Indonesia dari penyakit polio.
‘’Jadi itulah sebabnya kenapa dilakukan PIN, karena kita ingin melindungi anak-anak kita dari penyakit yang notabene obatnya sangat sulit. Mungkin generasi bapak enggak punya teman yang mantan penderita polio tapi generasi saya punya banyak teman yang penderita. Pakai besi dari mulai pinggang ke bawah seumur hidupnya jadi inilah yang kita ingin hindari dari anak-anak kita,’’ ujar mantan Kepala Dikes Provinsi NTB ini. (ham)
