spot_img
Sabtu, Februari 8, 2025
spot_img
BerandaNTBKOTA MATARAMDPRD Mataram Nilai Positif Uji Kompetensi Pejabat

DPRD Mataram Nilai Positif Uji Kompetensi Pejabat

Mataram (Suara NTB) – Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi menilai uji kompetensi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Kota Mataram, sebagai hal yang positif serta memiliki dampak bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Uji kompetensi ini juga sebagai langkah untuk memetakan kemampuan serta mengevaluasi kinerja pimpinan OPD. “Uji kompetensi memiliki dampak positif bagi mereka terutama pejabat struktural eselon II di daerah ini,” terang Didi dikonfirmasi pada Rabu 24 jili 2024

Politisi Partai Golkar Kota Mataram ini mengatakan, pelaksanaan uji kompetensi tersebut untuk mencermati seperti apa kondisi aparatur, sehingga memiliki satu peta yang menggambarkan keadaan mereka. Yang mana nantinya hal demikian dapat memudahkan kepala daerah dalam mengambil berbagai kebijakan. Misalnya mutasi merupakan salah satunya bisa dilihat dari hasil kompetensi. “Berbarengan dengan itu bagaimana meningkatkan kompetensi dari pejabat struktural, khususnya para pimpinan OPD yang termasuk eselon II khususnya, untuk senantiasa secara terus-menerus meningkatkan kompetensinya,” terangnya.

Dari uji kompetensi yang dilakukan lanjutnya, pimpinan OPD akan mengetahui tingkat kompetensi yang dimiliki, sehinga mereka dapat mengevaluasi dirinya untuk melakukan peningkatan-peningkatan kompetensi dan kinerja yang kemudian berdampak dalam memaksimalkan tugas dan fungsinya.

Ia menambahkan, secara umum uji kompetensi tersebut juga berpengaruh ke dalam ruang Lingkup Pemerintahan Kota Mataram. Di antaranya, mencapai standar-standar pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam skala yang lebih luas, sehingga pelaksanaan tersebut menjadi hal yang bermanfaat dan memiliki nilai secara prospektif bagi para pejabat struktural.

Ia berharap pejabat pembina kepegawaian bisa memanfaatkan momentum tersebut, untuk mengoptimalkan kinerja dan mewujudkan standar pembangunan di Kota Mataram.

“Dan tentu kita harapkan pada saatnya nanti kepala daerah mengambil kebijakan yang berkaitan dengan persoalan reposisi misalnya, atau mutasi dan lain-lain bisa digunakan,” ungkapnya. (ulf)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -



VIDEO