Mataram (Suara NTB) – Suhu politik di Kota Mataram relatif landai dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi NTB. Saat ini, baru bakal pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dan TGH. Mujiburrahman atau dikenal dengan paket HARUM telah dipastikan membangun koalisi gemuk pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 27 November 2024. Sementara itu, belum ada paslon lain kelihatan dan yang mendapatkan dukungan partai, sehingga diprediksi petahana tidak ada lawan.
Paket HARUM telah mengantongi surat rekomendasi dari Partai Golkar, PKB, Nasdem, PDI Perjuangan, dan Partai Hanura untuk maju di Pilkada Kota Mataram. Sedangkan, H. Lalu Aria Dharma yang digadang-gadang sebagai penantang petahana belum mendapatkan tiket dari partai politik.
Menanggapi belum adanya pesaing atau lawan pada Pilkada Kota Mataram, bacalon Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana menerangkan, dinamika politik di Mataram sangat tergantung dari kontestasi yang terjadi saat ini, tetapi tidak bisa juga dimaknai bahwa suasana demokrasi tidak berjalan. Kalaupun kesannya tidak dinamis seperti daerah lain justru diinginkan bahwa kondisi di Kota Mataram tetap kondusif dan stabilitas terjaga. “Kalaupun ada kompetesi dan kontestasi politik di daerah harus lebih bisa sama-sama untuk menahan diri untuk tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas daerah,” terang Mohan dikonfirmasi pada Jumat, 26 Juli 2024.
Mohan yang juga Walikota Mataram meyakini bahwa masyarakat Kota Mataram sudah memiliki literasi politik yang baik dan urusan memilih atau dipilih adalah hak mendasar sebagai warga negara. Tentunya masyarakat juga menginginkan proses berjalan dengan lancar dan baik, supaya kondisi di daerah terpelihara sehingga pembangunan terus berlanjut.
Setelah mengantongi rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan lanjutnya, ia juga akan mendapatkan rekomendasi dari Partai Nasdem. “Kita juga sudah berkomunikasi dengan beberapa partai politik lainnya,” katanya.
Perihal belum ada lawan bagi petahana, Mohan menegaskan, prinsipnya dalam proses demokrasi ini adalah memiliki pandangan yang sama tentang keberlanjutan pembangunan. Selain itu, parpol juga memiliki perspektif dan orientasi berbeda-beda dalam melihat calon kepala daerah yang akan bertarung. Hal ini akan dikembalikan kepada partai politik untuk menentukan pilihan.
Mohan sendiri memahami untuk menentukan dukungan menjadi hak prerogatif dari partai politik berdasarkan sudut pandang masing-masing. “Kita hanya ingin menyelami keinginan mereka dan membangun komunikasi politik. Kalau mereka merasa kita in line dengan kondisi itu, kita jalani bersama-sama,” demikian kata dia. (cem)
