Selong (Suara NTB) – Desa-desa di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) disebut selalu terlambat realisasikan Dana Desa (DD). Terakhir dalam catatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DKPb) Perwakilan NTB, sebanyak 115 desa dasi 239 desa se Kabupaten Lotim belum mengajukan dokumen pencairan tahap kedua tahun 2024.
Demikian dikemukakan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani dalam workshop Evaluasi Pengelolaan keuangan dan pembangunan desa Kabupaten Lotim yang berlangsung di Ballroom kantor Bupati Lotim, Rabu, 4 September 2024.
Ratih menyebut, Lotim memiliki DD sebesar Rp284 miliar lebih. Realisasi DD ini seharusnya sudah bisa dilakukan sejak Januari setiap bulannya. Utamanya Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini diharapkan agar bisa mengena sesuai dengan salah satu tujuannya untuk penanganan kemiskinan ekstrem.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), BLT ini 25 persen maksimal dari DD. Yakni sebesar Rp300 ribu per bulan yang diberikan kepada kelompok penerima manfaat (KPM) dari keluarga yang masuk dalam daftar miskin ekstrem.
 Menurut Ratih, keterlambatan dalam merealisasikan dana seperti BLT ini akan berpengaruh besar pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena itu, diharapkan kepada seluruh desa agar lebih cepat merealisasikan dana desa.
Salah satu penyebab keterlambatan katanya karena banyaknya desa yang tidak cepat mengajukan laporan penggunaan dana sebelumnya.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lotim, H. Hasni pada kesempatan tersebut menyatakan banyaknya desa yang belum laporkan usulan pencairan ini karena persoalan laporan. Berdasarkan konfirmasi dari BPKAD ada Pemdes yang belum sinkronisasi laporan dana desa 2023. “Ada yang belum mengisi capaian pengeluaran sebelumnya sebagai syarat pencairan tahap selanjutnya,” ungkapnya.
Kepada seluruh desa yang belum diingatkan agar tidak terlambat lagi. Desa-desa yang ada di Kabupaten Lotim diharapkan tidak kalah dengan desa lain di daerah lainnya ada yang sudah 100 persen.
Hasni menambahkan, melalui workshop ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kepala desa di seluruh Lotim. Dikatakan, sangat penting untuk memahami mulai penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan anggaran. Desa diharapkan dapat mengelola dana dengan lebih akuntabilitas. Termasuk dalam pengadaan barang dan jasa agar menjadi perhatian. (rus)
Recent Comments