Mataram (Suara NTB) – KPU Provinsi NTB tengah melakukan verifikasi administrasi syarat tiga bakal pasangan Cagub dan Cawagub yang sudah resmi mendaftar. Dalam proses verifikasi tersebut KPU menguji kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen persyaratan yang dilampirkan para kandidat.
Salah satu syarat yang menjadi atensi KPU NTB yakni memeriksa dokumen visi misi pasangan Cagub dan Cawagub apakah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 atau tidak. Sebab regulasi mengamanatkan visi harus dibuat tidak keluar dari RPJPD.
“Karena memang Undang-Undang mensyaratkan visi misi calon harus sesuai dengan RPJPD masing-masing daerah,” kata anggota KPU NTB Divisi Teknis Penyelenggaraan, Zuriati yang dikonfirmasi pada Rabu, 4 September 2024.
Untuk menilai kesesuaian dokumen visi misi tiga pasangan bakal Cagub dan Cawagub NTB tersebut. KPU NTB menggandeng Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB. Karena memang Bappeda lah institusi yang menyusun RPJPD tersebut.
“Kami meminta padangan mereka (Bappeda) saja terkait visi-misi masing-masing pasangan calon. Apakah sudah sesuai apa tidak dengan RPJPD. Saat ini proses tersebut masih dalam penilaian dari Bappeda,” ungkap Zuriati.
Selain itu syarat calon yang cukup penting yakni hasil pemeriksaan kesehatan. KPU NTB sudah menerima hasil pemeriksaan kesehatan terhadap tiga Bapaslon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tersebut dari RSUD NTB, yang hasilnya semua kandidat dinyatakan sehat.
Setelah semua dokumen persyaratan rampung diverifikasi, selanjutnya KPU akan melakukan rapat pleno untuk penetapan hasil verifikasi. KPU selanjutnya akan menyerahkan hasil verifikasi ke Paslon dan juga akan diumumkan ke publik pada pada tanggal 5 September, hari ini.
“Hasil verifikasi administrasi akan kita umumkan, nanti kalau ada yang belum memenuhi syarat calon kami berikan kesempatan untuk memperbaiki,” ujar Zuriati.
Ditempat terpisah Anggota Bawaslu NTB, Suhardi mengatakan bahwa pihaknya melakukan pengawasan dengan cermat dan teliti terhadap proses verifikasi administrasi. Kecermatan dalam pengawasan verifikasi administrasi syarat calon tersebut dinilai sangat penting. Marena bisa menimbulkan sangketa dan permasalahan hukum jika dikemudian hari ditemukan ada permasalahan terhadap dokumen-dokumen persyaratan tersebut.
“Apabila kita cermat dalam melakukan pengawasan dan membaca potensi sengketa atau masalah hukum. Maka potensi tersebut bisa dimitigasi sedini mungkin, inilah fungsinya kita melakukan koordinasi,” jelas Suhardi. (ndi)
Recent Comments