Mataram (suarantb.com)-Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si menjadi salah satu narasumber dalam acara diskusi dengan tema “Menguatkan Kolaborasi Multi-pihak dan Multi-level Pusat dan Daerah dalam Kebijakan dan Implementasi Transformasi Pendidikan”. Kegiatan tersebut berlangsung di All Season Hotel, Thamrin, Jakarta Rabu, 4 September 2024.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) ini sebagai bagian dari aktivitas dana hibah Kapasitas Sistem Global Partnership Education (GPE) untuk transformasi pendidikan Indonesia.
Melalui kegiatan ini, PSPK kembali membuka ruang untuk berdiskusi mengenai kebijakan pendidikan melalui kegiatan “Capacity Building Mitra Pendidikan Indonesia”
PSPK sendiri adalah yayasan non profit independen yang berfokus pada penguatan kebijakan untuk membentuk ekosistem pendidikan yang berpihak kepada anak melalui riset dan advokasi kebijakan pendidikan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, PSPK mengutamakan kemitraan sebagai prinsip kerja yang penting. Salah satu upaya kemitraan ini adalah dengan menjadi bagian dari Mitra Pendidikan Indonesia, yaitu konsorsium pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, RIset, dan Teknologi dan Kementerian Agama dengan dukungan pendanaan Global Partnership Education.
Kolaborasi dengan ragam pemangku kepentingan menjadi salah satu faktor penting dari Implementasi pendidikan berkualitas.
Forum yang mendiskusikan kebijakan pendidikan terkini dari beragam sudut pandang termasuk dari sisi birokrat pembuat kebijakan, pendidik selaku implementer kebijakan, serta pemangku kebijakan lainnya demi mendorong ekosistem kebijakan pendidikan yang berbasis data (Evidence based).
Bagi PSPK, anak tidak terbatas pada individu usia kanak-kanak saja tetapi pada dasarnya anak adalah seluruh murid dan mahasiswa. Mereka adalah anak bangsa yang merupakan penerima manfaat utama dari Sistem Pendidikan.
Menyadari bahwa suatu kebijakan tidak dapat memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan, maka kami memilih anak sebagai pihak yang paling utama untuk menerima manfaat sebesar-besarnya dari semua kebijakan pendidikan. (ris)