spot_img
Senin, Oktober 14, 2024
spot_img
BerandaHEADLINEJadi Calon Percontohan Kabupaten Antikorupsi, KPK Lakukan Observasi ke KSB

Jadi Calon Percontohan Kabupaten Antikorupsi, KPK Lakukan Observasi ke KSB

Taliwang (Suara NTB) – Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. Musyafirin, MM menerima kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Kamis, 5 September 2024. Kedatangan lembaga anti rasuah itu ke KSB dalam rangka melaksanakan observasi terhadap KSB yang ditunjuk menjadi salah satu daerah calon percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi.

Penunjukan KSB sebagai calon percontohan kabupaten antikorupsi itu berdasarkan surat Nomor B/5428 DKM.01.02/80-84/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024. Selain KSB, daerah lain di NTB yang masuk dalam daftar calon adalah Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan kota Mataram.

Bupati H. W. Musyafirin foto Bersama dengan Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Rino Haruno didampingi Asisten III Pemprov NTB, Inspetur Inspektorat KSB dan Asisten Setda KSB.(Suara NTB/ist)

Tim KPK RI yang turun dalam kegiatan observasi itu dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Rino Haruno. Mendampingi rombongan tim KPK adalah Asisten III Pemprov NTB,  H. Wirawan. Sementara bupati yang menerima langsung kedatang tim observasi KPK itu di kantor Graha Fitrah, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), H. Amar Nurmansyah dan seluruh kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KSB.

Rino Haruno dalam sambutannya menerangkan, bahwa kegiatan pembentukan daerah kabupaten/kota percontohan antikorupsi menjadi salah satu upaya KPK dalam rangka menekan terjadinya tindak pidana korupsi di daerah. “Angka korupsi di tingkat daerah kabupaten/kota di Indonesia memiliki kasus korupsi terbanyak dari total 618 kasus di Periode 2004-2024,” ungkapnya.

Lewat program inilah, menurut Rino, KPK mengharapkan proses pencegahan korupsi di tingkat daerah dapat lebih efektif. Di beberapa provinsi saat KPK telah menetapkan beberapa kabupaten/kota sebagai daerah percontohan. Dan untuk di NTB, KSB, Lombok Utara dan Mataram yang sedang disiapkan menjadi daerah perconntohan oleh KPK

“Daerah yang kami observasi di NTB ini yang dianggap layak nanti akan ditetapkam pada tahun 2025  Maka kita akan melihat bagaimana antusiasme dari pemerintah Kabupaten. Bagaimana strategi dan inovasi terkait pemberantasan korupsi. Kemudian kita juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait apakah sedang ada atau tidak proses pemeriksaan,” katanya.

Berikutnya Rino menuturkan setidaknya ada 6 indikator yang akan menjadi acuan penilaian pada saat observasi dilakukan. Indikator penilaian itu merupakan perwujudan dari upaya pencegahan korupsi di pemerintah Kabupaten. “Pencegahan korupsi bukan hanya pada sistem tapi juga dengan melibatkan masyarakat dan kearifan lokal setempat,” bebernya seraya menambahkan bagi kabupaten/kota yang nantinya terpilih akan menjadi wakil provinsi NTB di tingkat nasional.

“Sekarang kami observasi, berikutnya kami akan datang kembali bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menentukan daerah mana yang layak menjadi wakil NTB di tingkat nasional pada tahun 2025,”ujar Rino.

Sementara itu Bupati, H. W. Musyafirin berharap dengan terpilihnya KSB menjadi calon percontohan kabupaten antikorupsi di KSB dapat membawa perubahan yang positif bagi pemerintah dan masyarakat Bumi Pariri Lema Bariri. “Tentu kita bersyukur karena tidak mudah terpilih menjadi calon. Tapi yang penting adalah adanya perubahan persepsi yang menyangkut sikap kita terhadap korupsi itu,” kata bupati dalam sambutan penerimaannya.

Menurut Haji Firin sapaan akrabnya, perubahan persepsi harus dibuktikan dengan sikap anti dan benci terhadap praktek korupsi. Dan untuk memulainya harus diawali dari diri pribadi, keluarga hingga ke lingkungan kerja dan lebih luas lagi lingkungan masyarakat. Bahwa seemua harus menanamkan sikap anti terhadap korupsi. “Kami sangat menhapresiasi kegiatan ini, dan mudah-mudahan menjadikan kami semakin termotivasi untuk terus-menerus menggalakkan antikorupsi sehingga ke depan praktik korupsi ini tidak terjadi lagi di KSB,” imbuhnya.

Usai diterima di Graha Fitrah, Kantor Bupati KSB. Selanjutnya tim observasi KPK melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah OPD pemerintah KSB. Termasuk juga ke instansi layanan publik vertikal pemerintah yang ada di KSB. RIno menyatakan, pihaknya ingin memotret langsung bagaimana praktik-praktik layanan publik di kabupaten/kota yang akan ditetapkan sebagai daerah calon percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi benar-benar telah mempraktikkan sikap antikorupsi.(bug/*)

IKLAN

spot_img
spot_img
RELATED ARTICLES
- Advertisment -


VIDEO