Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram telah mengusulkan pembangunan pemecah gelombang ke Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kondisi abrasi dikhawatirkan akan mengganggu infrastruktur di sepanjang sembilan kilometer Pantai Ampenan.
Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana menerangkan, rencana pembangunan pemecah gelombang atau riprap telah diajukan ke Kementerian PUPR. Penahan atau pemecah gelombang di Pelabuhan Ampenan, dinilai sangat penting untuk menjaga instalasi vital serta abrasi yang cukup mengganggu infrastruktur di kawasan destinasi wisata. “Saya sudah perintahkan Pak Asisten II dan Kadis PUPR untuk membawa proposal ke Jakarta untuk mengusulkan pembangunan riprap atau pemecah gelombang,” terangnya dikonfirmasi akhir pekan kemarin.
Pembangunan riprap sebenarnya bisa saja dilakukan secara bertahap melalui pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Mataram. Akan tetapi kata Mohan, kebutuhan anggarannya cukup besar dan dikhawatirkan agak lama sehingga berdampak terhadap infrastruktur akibat kondisi cuaca yang tidak bersahabat.
Walikota mengakui, pembangunan pemecah gelombang membutuhkan anggaran besar sehingga harus melalui intervensi pembiayaan dari pemerintah pusat. “Kalau berapa biaya yang dibutuhkan saya belum hafal betul angkanya, tetapi bisa saja melalui APBD tetapi membutuhkan waktu lama,” ujarnya.
Ia menyebutkan, riprap yang dibangun di Pantai Mapak, Lingkungan Mapak, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela. Konsep penahan gelombang ini, juga ingin dibangun di Pelabuhan Ampenan sampai ke arah timur, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. (cem)
