Mataram (Suara NTB) – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB menggelar sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih perempuan. Sosialisasi ini merupakan upaya Bakesbangpoldagri NTB untuk menyukseskan pilkada melalui partisipasi perempuan, agar Pilkada serentak 2024 ini berlangsung damai dan berintegritas.
Kepala Bakesbangpoldagri NTB, H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., dalam pemaparannya menuturkan bahwa Pilkada merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah. Lewat Pilkada, rakyat menentukan langsung siapa calon kepala daerah yang cocok untuk memimpin daerah NTB selama lima tahun kedepan.
“Melalui Pilkada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi untuk menentukan arah masa depan negara,” ujarnya.
Sosialisasi yang digelar di Lombok Utara beberapa waktu lalu ini menyasar perempuan-perempuan yang ada di lokasi tersebut. Diketahui, jumlah pemilih Pilkada tahun ini sedikit mengalami peningkatan dari tahun 2019 lalu. Yang mana pada pemilu tahun 2019, jumlah pemilih mencapai 3,6 juta jiwa, untuk tahun ini, jumlah pemilih mencapai 3,9 juta jiwa.
Menurut Gani, keterwakilan perempuan dalam Pilkada merupakan faktor penting dalam memastikan hadirnya kebijakan-kebijakan yang mendukung, memberdayakan, dan memfasilitasi kebutuhan perempuan di berbagai bidang pembangunan.
Permasalahan saat ini, masih banyak masyarakat yang meragukan peran perempuan dalam parlemen. Sehingga, perihal ini perlu diluruskan. Karena, baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama dalam berpolitik. “Beberapa hambatan kaum perempuan dalam berpolitik adalah kultural sosial masyarakat, psikologis, dan hambatan ekonomi,” ungkap Gani.
Meski demikian, seiring bertambahnya tahun dan perkembangan zaman, partisipasi perempuan dalam pemilu terus mengalami peningkatan.
Berdasarkan data BPS yang disampaikan oleh Gani, jumlah perempuan yang terdata menjadi DPR RI mengalami peningkatan setiap tahun. Periode pemilu tahun 1999-2004, partisipasi perempuan hanya 9 persen di pemilu, tahun 2004-2009, 11,8 persen perempuan dapat kursi pemilu, tahun 2009-2014, meningkat menjadi 18 persen, dan tahun 2019-2024 terdapat 22 persen perempuan yang turut aktif menyuarakan rakyat.
Di DPD, jumlah partisipan perempuan lebih tinggi dibanding DPR RI. Yang mana pada priode 2004-2009, terdapat 27 persen jumlah perempuan yang menjadi perwakilan daerah, priode 2009-2014 mengalami peningkatan hingga 35 persen. Priode 2014-2019 jumlah partisipan perempuan mengalami penurunan empat persen yaitu hanya 31 persen perempuan yang menjadi perwakilan daerah, dan periode tahun 2019-2024 mengalami pejingkatan tajam yaitu mencapai 41,6 persen.
Di Provinsi NTB sendiri, partisipan perempuan dalam pemilu mengalami penurunan. Di tahun 2021 dan 2022 jumlah partisipan perempuan ada 1.59 persen, dan tahun 2023 ada 1.54 persen, dari ketiga tahun tersebut yang mana dalam satu periode, jumlah perempuan dalam politik NTB hanya ada 10,7 persen.
Adapun Gani menjelaskan faktor rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam politik NTB ialah karena masih maraknya budaya patriarki yang mana perempuan hanya dianggap pelengkap dalam dunia perpolitikan. Selain itu, pembelajaran politik bagi perempuan masih rendah. (era)
Suasana sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih perempuan yang mengangkat tema “Membangun partisipasi kaum perempuan dalam menyukseskan pilkada serentak tahun 2024 yang damai dan berintegritas” oleh Kepala Bakesbangpoldagri NTB yang dilaksanakan di Lombok Utara, Jumat, 13 September 2024.(Suara NTB/ist)
