Sumbawa Besar (Suara NTB)-Dinas Lingkungan Hidup (LH) Sumbawa, membutuhkan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk melengkapi sarana pengangkutan sampah yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan.
“Saat ini kita hanya mampu menangani sampah sekitar 67 persen didalam kota saja dari jumlah 75 ton per hari, sehingga kita butuh tambahan armada minimal 45 unit,” kata Kepala DLH Sumbawa kepada Suara NTB melalui Kepala UPTD persampahan Yulhaidir, Jumat, 4 Oktober 2024.
Yul pun meyakinkan, terkait dengan kebutuhan anggaran itu sudah diusulkan ke Pemerintah namun hingga saat ini realisasinya masih minim. Bahkan di tahun 2024, hanya dua unit saja yang bisa terealisasi dari jumlah yang diusulkan sebanyak 5 unit.
“Kita sudah usulkan terkait kebutuhan itu, tetapi karena keterbatasan anggaran realisasinya masih sangat minim karena kita hanya diberikan dua unit saja,” ucapnya.
Dia pun melanjutkan, jika dihitung secara keseluruhan termasuk 24 Kecamatan maka sampah yang mampu ditangani hanya 14 persen. Artinya dari segi persentase masih sangat jauh, namun pihaknya tengah berupaya untuk menuntaskan persoalan itu di angka 48 persen.
“Memang sampah yang bisa kita tangani masih sangat rendah, tetapi kami tetap berupaya maksimal salah satunya dengan mendorong pemilihan sampah,” ucapnya.
Dia menjelaskan, rendahnya penanganan sampah yang dilakukan tidak terlepas dadi minimnya armada. Bahkan untuk kebutuhan dalam kota dibutuhkan sekitar 45 unit truk namun yang tersedia hanya 11 unit saat ini dengan wilayah cakupan Utan, Rhee, Sumbawa, Plampang serta sampah yang berada di pasar.
“Tentu dengan armada yang kita miliki hanya 11 unit, kami sangat terbatas sehingga penanganan yang dilakukan belum maksimal,” ucapnya.
Terkait dengan kondisi tersebut, pihaknya terus mendorong agar desa bisa memiliki kendaraan pengangkutan sendiri. Salah satunya yang dilakukan kades Langam, sehingga upaya penanganan sampah yang dilakukan nantinya bisa maksimal.
“Kita terus mendorong agar desa memiliki armada pengangkutan sampah tersendiri, karena jika hanya mengandalkan dari pemerintah tidak akan bisa maksimal karena anggaran yang dimiliki juga terbatas,” tukasnya. (ils)
