Mataram (Suara NTB)- Di era globalisasi dan disrupsi teknologi saat ini, pemerintah dituntut adaptif dan bergerak cepat. Melalui digitalisasi, cara kerja dan pemberian pelayanan masyarakat terus ditingkatkan. Digitalisasi juga berperan penting menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing daerah.
Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur NTB, H.Hassanudin saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya Kota Mataram pada Kamis, 10 Oktober 2024.
Mengangkat tema “Digitalisasi Transaksi untuk Peningkatan PAD yang Lebih Transparan”, Pj. Gubernur Hassanudin menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi sebuah keharusan. Dengan dibentuknya TP2DD bertanggung jawab untuk mewujudkan sinergi Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder.
Melalui High Level Meeting ini, Pj. Gubernur berharap akan terancang peta jalan (Road Map) Elektonifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang tepat. Sehingga, langkah-langkah konkret pengelolaan transaksi pemerintah dapat lebih efisien dan transparan.
la pun berharap NTB akan menjadi percontohan nasional dalam digitalisasi pemerintahan, menjadi daerah yang tidak hanya cepat beradaptasi, tetapi juga mampu memimpin inovasi dan kolaborasi.
Menurut Pj Gubernur bahwa digitalisasi bukan saja tentang teknologi namun tentang mengubah sistem, budaya kerja dan ekosistem kerja yang cepat, efisien dan transparan. Â “Digitalisasi itu keharusan bukan pilihan namun bukan sekadar mengikuti arus trend”, ujarnya.
Dikatakan Gubernur, digitalisasi merupakan langkah penting untuk kemajuan daerah tetapi memerlukan adaptasi dari masyarakat. Sementara teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan pelayanan.
Sementara Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Hj. Eva Dewiyani, SP mengatakan, percepatan digitalisasi tak hanya penilaian namun harus menjadi output dan outcome seperti peningkatan dalam pembayaran pajak.
Namun demikian, tantangan infrastruktur digital di NTB masih menjadi kendala seperti pengentasan blankspot dan daerah lemah sinyal. “Melalui pertemuan ini kita mencoba bertemu dengan para stakeholder dalam mengatasi kendala dan mendapatkan rekomendasi untuk percepatan digitalisasi terutama dalam pelayanan publik seperti pembayaran pajak”, ujar Eva.
Dalam kegiatan itu, hadir juga Kepala Perwakilan Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank NTB dan stakeholder pemerintah lainnya dalam mendukung percepatan digitalisasi daerah. (*)
