Mataram (Suara NTB) – Pimpinan DPRD Kota Mataram mengusulkan pembangunan rehab kantor. Kondisi gedung perwakilan rakyat itu, dinilai tidak representatif.
Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik membenarkan, Pemkot Mataram telah mengalokasikan anggaran senilai Rp25 miliar dari total kebutuhan Rp240 miliar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025, untuk pembangunan kantor baru. Pihaknya juga mengupayakan untuk pembangunan kantor baru di tahun 2026, tetapi tetap memperhatikan fisikal daerah. “Kita upayakan di tahun 2026, karena tahun 2025 tidak dianggarkan,” terangnya dikonfirmasi pada, Kamis, 14 November 2024.
Perencanaan di tahun 2017 telah dialokasikan anggaran senilai Rp45 miliar untuk pembangunan kantor, tetapi harus dihitung kembali standar satuan harga. Sebab kata Politisi Partai Golkar ini, harga material telah naik sehingga perlu dilakukan penyesuaian. “Kebutuhan gedung DPRD juga menjadi prioritas,” tegasnya.
Saat ini, kondisi gedung perwakilan rakyat dinilai tidak representative untuk menampung orang saat rapat paripurna dan lain sebagainya. Pihaknya menginginkan terdapat gedung untuk menerima masyarakat dan lain sebagainya. Tuntutan sebagai wakil rakyat kedepannya semakin banyak sehingga perlu mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. “Artinya, kita perlu ruangan untuk menerima aspirasi dari masyakarat,” pungkasnya.
Secara akumulasi tidak diketahui berapa jumlah anggaran ideal untuk pembangunan rehab gedung tersebut. Namun demikian, pihaknya akan menghitung dengan menyesuaikan standar harga satuan dan lain sebagainya. “Wacana ini sudah lama sehingga perlu melihat SSH dan kondisi lainnya,” demikian kata dia. (cem)
