Mataram (Suara NTB) – Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah membenahi sejumlah persoalan di pendidikan. Salah satu yang akan menjadi pembenahan, yakni sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sejumlah pihak mengharapkan sistem PPDB yang baru nantinya bisa menghadirkan sistem berkeadilan antara sekolah swasta dan negeri.
Pengamat Pendidikan yang juga Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram (FKIP Ummat), Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si., pada akhir pekan kemarin, mengatakan, sebagaimana rilis dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu’ti bahwa PPDB sistem zonasi akan disempurnakan sistemnya. “Sehingga menghadirkan sistem berkeadilan antara sekolah swasta dan negeri, karena akan diputuskan dalam rapat kabinet nantinya,” ujarnya.
Nizaar menyoroti akses pendidikan yang tidak merata, kondisi itu terjadi di mana-mana. Jumlah sekolah terlalu menumpuk di daerah tertentu dan terjadi sebaliknya di daerah lainnya. Bahkan sekolah tidak tersedia di daerah tertentu, misalnya tidak ada jenjang SMA, sehingga harus menempuh jarak yang jauh atau memilih tidak bersekolah. Oleh karena itu, ia berharap jumlah sekolah dan fasilitas sekolah bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat.
“Ada kesenjangan/disparitas yang menonjol antara-sekolah swasta dan negeri, antara sekolah padat penduduk dengan sekolah jarang penduduk, antara sekolah di wilayah kota dan di pedesaan. Apapun sistem yang baru, harapannya mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi seluruh segmen masyarakat dan bagi seluruh segmen sekolah, jangan ada kebijakan yang membuat lembaga pendidikan tersisihkan, karena kekurangan siswa dan tersedot oleh sekolah yang sudah sangat unggul,” saran Nizaar.
Ia berharap, tiap daerah wilayah tugas masing-masing Dinas Pendidikan melakukan analisis jumlah siswa potensial yang akan naik jenjang, dari jumlah itu diseimbangkan dengan jumlah sekolah pada masing-masing wilayah. Ia juga meminta, pemerintah daerah untuk memperhatikan pemerataan kualitas sekolah.
Sebelumnya, Ketua Forum Sekolah Swasta Kota Mataram, Baidawi menyoroti sistem PPDB di daerah yang membuat semua siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dipaksakan masuk dengan sistem luring atau offline.
“Di mana dinas mendistribusikan calon-calon siswa yang tidak tertampung di sistem online untuk masuk semua di sekolah-sekolah negeri tanpa mempertimbangkan daya tampung sekolah-sekolah negeri tersebut,” ujar Baidawi yang juga pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta NTB.
Pihaknya berharap kepada pemerintah untuk melihat keberadaan sekolah-sekolah swasta sekarang ini. Pemerintah diminta membantu untuk sekolah swasta bangkit dengan memberikan kebijakan yang memungkinkan sekolah-sekolah swasta untuk bisa mendapat siswa. “Terutama yang seharusnya tidak terserap ke sekolah negeri semua,” saran Baidawi. (ron)
