Mataram (Suara NTB) – Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPMP NTB) menggelar kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Analisis Kualitas Dapodik Tahun 2024, yang berlangsung dari Jumat 29 November 2024 hingga Minggu 1 Desember 2024.
Acara ini bertempat di salah satu hotel di Kota Mataram, dan diikuti 22 peserta yang terdiri dari 11 operator Dapodik dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi NTB dan 11 perwakilan dari BPMP NTB.
Kepala BPMP NTB, Katman mengatakan, Data Pokok Pendidikan atau Dapodik merupakan sistem data utama yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai acuan dalam mendukung berbagai kebijakan pendidikan di Indonesia. Data yang diperoleh dari dapodik menjadi referensi utama untuk perencanaan program, penyusunan kebijakan, evaluasi, serta distribusi bantuan operasional di bidang pendidikan.
Namun, kualitas data dapodik saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk temuan anomali pada data satuan pendidikan dan penginputan data yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. “Masalah-masalah ini mengharuskan adanya kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam kebijakan pendidikan bersifat akurat dan dapat dipercaya,” ujar Katman.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas data pendidikan, memberikan gambaran tren kualitas dapodik, serta menyusun rekomendasi strategis untuk perbaikan data ke depannya. Analisis kualitas dapodik sangat penting karena akurasi data akan mempengaruhi efektivitas perencanaan pendidikan dan distribusi bantuan, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian tujuan pendidikan nasional.
“Melalui kegiatan ini, BPMP NTB berharap dapat menghasilkan laporan yang komprehensif mengenai kualitas data Dapodik tahun 2024, yang mencakup tren, temuan anomali, serta rekomendasi untuk perbaikan. Kegiatan ini menjadi langkah krusial untuk mewujudkan sistem pendidikan yang berbasis pada data yang akurat dan berkualitas, serta mendukung transformasi pendidikan di Indonesia, khususnya di Provinsi NTB,” pungkas Katman. (ron)
