RUMAH Susun Sewa (Rusunawa) yang mangkrak di Desa Kayangan, Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur (Lotim) menjadi salah satu sorotan Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), H.Fahri Hamzah saat mengungjungi bangunan tersebut Jumat, 27 Desember 2024.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB H. Sadimin mengatakan, dirinya yang meminta agar Fahri Hamzah menengok bangunan Rusunawa di Labuan Lombok tersebut. Karena cukup disayangkan jika bangunan tersebut tak dimanfaatkan karena fasilitas yang masih kurang.
Menurutnya, selain di Rusunawa Labuan Lombok, tak ada Rusunawa yang diketahui telantar atau mangkrak. Namun yang memiliki data pasti yaitu Kementerian PUPR atau kini yang memiliki otoritas adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Justru di beberapa Rusunawa seperti di Batulayar yang dikelola oleh Pemprov NTB kata Sadimin, banyak warga yang antre ingin menempati bangunan tersebut.
“Setahu saya yang mangkrak saja tinggal di Lotim. Kalau Rusunawa di Bima tetap ditinggali oleh masyarakat, namun masih belum sepenuhnya lantaran masih terkendala oleh ketersediaan air bersih,” kata Sadimin kepada Suara NTB, Minggu, 29 Desember 2024.
Ia mengatakan, Rusunawa di Lombok Timur saat ini kondisinya banyak bagian yang sudah retak-retak serta sarana serta prasarananya banyak yang sudah hilang pasca-gempa Lombok tahun 2018 lalu. Termasuk yang menjadi kendala di Rusunawa Lombok Timur adalah ketersediaan air bersih bagi penghuni yang masih belum tersedia.
“Kabarnya sudah disetujui usulan perbaikannya di tahun 2025, mudahan dengan turunnya Pak Wamen kemarin segera dilakukan perbaikan dan bisa dihuni oleh masyarakat” kata Sadimin.
Ia mengatakan, Pemda Kabupaten/Kota memang memiliki fiskal yang terbatas untuk memperbaiki atau merehab bangunan Rusunawa yang mangkrak, sehingga perlu pemerintah pusat yang turun tangan. Sehingga diharapkan, aset bangunan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik di tahun 2025 setelah dilakukan perbaikan.
“Karena saying, itu sudah dibangun terus tak ditempati. Kalau yang di Provinsi (Rusunawa Batulayar-red) selesai tahun 2018, sekarang malah antre orang yang ingin menempatinya karena masyarakat butuh tempat tinggal,” katanya.
Sebelumnya Fahri Hamzah mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Rusunawa yang berada di sekitar Pelabuhan Kayangan, salah satu pintu masuk utama Pulau Lombok. Ia mengaku sering memperhatikan bangunan tersebut setiap kali pulang kampung dan bertanya-tanya mengenai penyebab bangunan itu mangkrak.
“Setiap bangunan mangkrak biasanya ada indikasi uang rakyat yang hilang. Saya ingin menjadikan bangunan ini sebagai contoh penyelesaian masalah,” tegas Fahri.
Sebagai Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru menjabat dua bulan itu berkomitmen menyelesaikan masalah di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan memulainya dari Lombok Timur. Ia juga menyoroti masalah yang sering terjadi pengerjaan di proyek daerah, yakni campur tangan pihak-pihak berkepentingan yang mengabaikan perencanaan matang.
“Konsep harus jelas, rencana harus jelas, hingga gagasan yang diaktualisasikan juga harus jelas. Kalau tidak, kasihan rakyat, uangnya habis untuk beli beton tanpa hasil yang nyata,” ujarnya.(ris)
