Mataram (Suara NTB)-Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi NTB H. Wirawan Ahmad MT mengatakan, dari hasil koordinasinya dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), pelaksanaan APBD 2024 sudah on the track atau berjalan sesuai dengan perencanaan.
Dari sisi pendapatan daerah, target pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat direalisasikan sesuai target. Jika ada deviasi atau selisih antara target dan realisasi, nilainya tidak signifikan.
“Berdasarkan koordinasi kami dengan BPKAD, sampai dengan tanggal 31 Desember, alhamdulillah pelaksanaan APBD 2024 berjalan secara on the track,” kata Wirawan Ahmad kepada Suara NTB, Rabu, 1 Januari 2025
Menurut Wirawan, dengan terealisasinya pendapatan daerah, maka belanja yang sudah ditargetkan dapat dibayar sesuai dengan realisasinya. Berdasarkan informasi dari Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Perbendaharaan, sampai tanggal 31 Desember 2024, surat perintah membayar (SPM) yang masuk sudah semuanya terbayar tanpa ada yang dilakukan penundaan.
“Bahkan belanja TPP Desember yang biasanya dibayar Januari pun sudah tuntas terbayar di Bulan Desember kemarin,” terang Wirawan.
Ia menegaskan, semua belanja baik belanja pegawai, belanja jasa dan belanja modal dibayar tahun ini sehingga tidak menjadi kewajiban jangka pendek dalam laporan keuangan yang membebani APBD 2025.
Adapun untuk belanja fisik yang belum tuntas, sudah ada mekanisme penganggaran belanja yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang jelas kata Wirawan, belanja yang belum tuntas dan belum diserahkan secara akuntansi tidak diposting sebagai utang jangka pendek, tetapi nanti akan dimasukkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
“Ketika outputnya tuntas nanti di tahun 2025 tentu akan dibayarkan. Sumber anggarannya dari SILPA Tahun 2024,” imbuhnya.
Ia menegaskan, pelaksanaan APBD NTB 2024 tanpa utang jangka pendek ini adalah buah dari ikhtiar semua pihak untuk melakukan penyehatan APBD. Sebab eksekutif dan legislatif telah memiliki komitmen bersama untuk menyehatkan APBD 2024 dan diharapkan berlanjut di APBD 2025.
“Kami yakin bahwa momentum penyehatan ini akan terus berlanjut pada tahun 2025, mengingat postur APBD 2025 yang sudah disepakati bersama DPRD dan juga sudah dievaluasi Kemendagri sudah memperhitungkan secara cermat keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran,” terangnya.
Bahkan dalam postur APBD 2025 tidak hanya mengakomodir belanja yang berbasis pada dokumen rencana pembangunan daerah (RPD), tetapi juga sudah dipersiapkan untuk menyesuaikan dengan program pemerintahan baru melalui mekanisme perubahan APBD 2025 nantinya.
Untuk diketahui, pendapatan daerah pada APBD Perubahan tahun 2024 sebesar Rp6,724 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,30 triliun lebih. Pendapatan transfer pada APBD perubahan tahun 2024 sebesar Rp3,420 triliun lebih. Adapun komponen belanja daerah pada APBD perubahan tahun 2024 sebesar Rp6,766 triliun. (ris)
