Giri Menang (Suara NTB) – Rencana banjir begitu familiar bagi sebagian besar masyarakat Sekotong Lombok Barat. Pasalnya hampir tiap musim hujan, wilayah yang paling Selatan Lobar ini dilanda banjir. Atas kondisi ini, pemerintah pun didesak agar lebih serius menangani, baik jangka pendek, penanganan menengah, lebih-lebih jangka panjang.
Pada Rabu, 1 Januari 2025, hampir semua daerah di Kecamatan Sekotong dilanda banjir. Data sementara, terdapat tujuh desa terdampak banjir, yakni Sekotong Tengah, Sekotong Barat, Pelangan, Batu Putih, Buwun Mas, Desa Persiapan Pengantap, dan Desa Persiapan Blongas. Diperkirakan ada sekitar ribuan rumah terendam banjir, beberapa fasilitas publik, akses jalan dan jembatan putus dampak rencana tersebut.
Warga setempat berharap agar bencana banjir di wilayah Sekotong ditangani secara komprehensif oleh pemerintah agar tidak menjadi langganan banjir. Seperti harapan beberapa warga dusun di Desa Sekotong Tengah yang berlokasi dekat sungai, kendati sudah dibangun bendungan di daerah itu sedikit mengurangi dampak. Namun ketika hujan lebat bendungan itu tak mampu menampung sehingga air mengalir deras ke sungai. Ditambah lagi, ada aliran sungai lain yang mengalir pada jalur yang sama.
Air sungai mudah naik ke pemukiman warga karena tebing sungai tak ada beronjong. “Kami berharap dibangunkan beronjong atau talud sungai,” harap Kadus Telaga Lebur Loang Baloq Mohri. Termasuk dusun di daerah hulu, tidak saja terdampak banjir dari sungai namun juga air laut yang naik.
Penanganan jangka panjang untuk pencegahan banjir sudah diusulkan melalui dusun, desa ke pihak terkait di kabupaten dan provinsi serta BWS. Namun hasilnya belum ada tindaklanjut. “Sudah sering kita lakukan namun hanya di survei lalu menghilang sampai sekarang,” ujar Kadus Madak Abdul Aziz.
Pihaknya mengusulkan ke BWS, PU Provinsi, bahkan pihak terkait seperti PU sudah turun 3 kali di survei, namun hanya turun survei tanpa tindak lanjut. Pihaknya sangat berharap agar penanganan penyebab banjir diprioritaskan pemerintah agar tidak terjadi banjir terus menerus.
Sekdes Kedaro Sahidallah menyampaika bqnjir harus diidentifikasi dari hulu sampai hilir selain dari intensitas hujan yang cukup tinggi. Seperti apa penyebab hulunya, apakah karena peralihan pungsi hutan yang masif untuk pertanian atau penyebab hilirnya karena kita semua tidak peduli dengan pengelolaan sampah sehingga banjir begitu cepat melanda.
“Potensi banjir pasti ada karena kalau daerah berada di dataran rendah, namun yang masih menjadi penyakit adalah penanganannya yang belum efektif agar banjir cepat surut, sehingga mobilitas warga tidak terganggu,” katanya.
Menurutnya persoalan banjir ini persoalan bersama, termasuk desa. Namun kebanyakan Pemdes dalam kebijakan anggaran kurang pro lingkungan, Desa dalam hal ini lebih banyak utamakan rabat beton jalan. Minim sekali menganggarkan untuk isu lingkungan dalam kebijakan anggaran di Desa.
Sementara itu, Kades Buwun Mas Rochidi menyampaikan, di desanya secara umum butuh penangan atau perbaikan infrastruktur Jalan Provinsi yang harus menjadi prioritas pertama. Karena drainase sepanjang jalan itu tidak ada sehingga air sungai meluap ke pemukiman penduduk.
Masalah banjir ini tak bisa hanya menjadi tanggung jawab instansi terkait saja namun harus kolaborasi dengan semua pihak baik pusat, provinsi, kabupaten hingga level desa.
Kaitan dengan penanganan banjir, semua upaya sudah dilakukan pihaknya. Baik melalui Musrenbang tiap tahun selalu diusulkan, bahkan pihaknya pernah dijanjikan pasti pada tahun 2020, namun karena Covid-19 akhirnya batal. Soal bendungan yang diharapkan warga dibangun untuk mengurangi banjir daerah itu, tentu Pihaknya akan menindaklanjuti. Sejauh ini beberapa bendung yang sudah dibangun namun tidak membantu (mengurangi banjir) karena volumenya kecil. Diakui pihak BWS pernah menangani masalah kali Bengkang berupa normalisasi sungai.
Anggota DPRD Lobar Dapil Sekotong- Lembar, H Sahwan menyampaikan bahwa beberapa daerah di Sekotong langganan banjir seperti Desa Buwun Mas, Desa Persiapan Pengantap, desa Persiapan Blongas. Seharusnya hal ini menjadi perhatian serius pemerintah untuk ditangani baik jangka pendek, menengah dan panjang. Pihaknya pun sudah mengkoordinasikan dengan Pemkab dan DPRD untuk penanganan lebih serius. “Harapan kami, pemerintah lakukan penanganan serius,” tegasnya.
Dalam hal penanganan darurat atau sementara bencana, Pemkab harus lebih cepat dan responsif untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga terdampak. “Pemerintah cepat tanggulangi dulu kebutuhan sementara warga, untuk makan minum, air bersih, logistik lainnya biar ada kehadiran pemerintah sebagai penguasa negara,” tegasnya.
Menurut Politisi Demokrat ini, penanganan bencana ini tidak jelas baik jangka pendek, menengah maupun panjang.
Merespons harapan warga ini, Kepala Pelaksana BPBD Lobar, H Sabidin menyampaikan bahwa langkah Pemkab dalam hal penanganan bertahap. BPBD melakukan penanganan darurat ketika rencana terjadi, setelah itu atau pasca-bencana maka itu ditangani oleh OPD terkait.
“Misalnya ada lahan pertanian atau kebun petani kena banjir, itu tanggung jawab Dinas Pertanian, kalau jalan putus itu tangung jawab PU, kalau rumah terdampak itu tangung jawab Dinas Perkim, kalau dampak sosial itu urusan Dinas Sosial,” terangnya.
Dalam konteks mitigasi bencana banjir, tetu Pemkab berupaya melakukan itu. Seperti penanganan sungai rawan banjir. Pihaknya sering melapor ke BWS. “BWS tangani sungai,” ujarnya. Dalam hal ini juga perlu peran desa untuk mengusulkan melalui bersurat ke BWS disertai data dan dokumen. Tentu, katanya, BPBD akan melakukan pengawasan usulan tersebut. (her)
