Mataram (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram telah menghitung kebutuhan anggaran untuk pembangunan jetty atau pemecah gelombang di sepanjang sembilan kilometer Pantai Ampenan. Diperkirakan anggaran dibutuhkan mencapai Rp145 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Lale Wediahning dikonfirmasi pada, Jumat, 3 Januari 2025 menjelaskan, proposal pembangunan pemecah gelombang atau jetty telah diserahkan kepada pemerintah pusat dengan harapan dapat disetujui. Proposal terbaru yang diajukan setelah dilakukan perhitungan anggaran 2025 dan kenaikan harga satuan sekitar Rp145 miliar dengan asumsi sepanjang sembilan kilometer Pantai Ampenan dibangun pemecah gelombang. “Setelah kita hitung diperkirakan kebutuhan anggaran Rp145 miliar,” sebutnya.
Proposal ini diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia melalui Anggota DPR RI Dapil NTB 2. Artinya, setelah disetujui maka anggaran akan bergulir ke Balai Wilayah Sungai. Lale menegaskan, pembangunan jetty sangat mendesak karena abrasi di sembilan kilometer Pantai Ampenan terus terjadi setiap tahunnya. Tahun sebelumnya, pihaknya telah melobi anggaran ke Kementerian PUPR RI di era kepemimpinan Basuki Hadimuljono.
Akan tetapi, fokus anggaran di Kementerian PUPR untuk pembangunan Bendungan Meninting dan Bendungan di Pulau Sumbawa. “Jadi belum ada anggaran yang berpihak untuk pembangunan jetty kita,” terangnya.
Program jangka pendek yang bisa dilakukan adalah membangun rip-rap di beberapa titik yang berpotensi menimbulkan bahaya. Pembangunan jetty tidak bisa mengandalkan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan kebutuhan anggarannya sangat besar. Dengan kontur pantai yang curam sehingga diprediksikan kebutuhan jetty besar dan bahan yang masuk ke dasar laut membutuhkan sangat banyak. “Perairannya kita bukan perairan yang landai,” ujarnya.
Lale berharap proposal bantuan bisa direalisasikan secepatnya, tetapi berdasarkan penganggaran saat ini sangat kecil kemungkinan dapat terealisasi di tahun 2025, karena pembahasan anggarannya telah selesai. Namun demikian, ia berharap bisa diprioritaskan melalui dana lain bukan saja APBN regular seperti dana inpres atau biaya tambahan di pemerintah pusat. (cem)
