Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, mendorong agar pengembang properti bisa mengadakan tanah pemakaman umum bagi warganya sehingga tidak bercampur dengan masyarakat sekitar.
“Jadi, keberadaan tanah pemakaman harus difikirkan pengembang property (Perumahan) dan kami juga akan menyiapkan regulasi khusus sebagai bentuk kewajiban pihak perumahan, ” kata Kepala Dinas PRKP Sumbawa, Pipin Shakti Bitongo, kepada Suara NTB, Jumat, 3 Januari 2025.
Pengadaan tanah pemakaman ini menjadi atensi pihaknya karena saat ini sudah banyak pengembang perumahan yang berinvestasi di Sumbawa. Selain itu masyarakat di Sumbawa juga terus bertambah dan pemukiman semakin luas kondisi ini mengakibatkan tempat pemakaman juga menyempit.
“Kita harus memikirkan untuk beberapa tahun kedepan, sehingga tanah pemakaman ini harus difikirkan supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ucapnya.
Tentu yang harus di antisipasi lanjut Pipin yakni terjadinya konflik di tengah masyarakat karena terbatasnya tanah pemakaman. Misalnya ada yang meninggal dunia di lokasi tersebut tetapi tidak disiapkan tanah pemakaman sehingga terjadi persoalan di tengah masyarakat.
“Jadi, nanti akan kita siapkan regulasi khusus bagi pengembang agar menyiapkan tanah pemakaman. Tetapi sebelum itu kita akan duduk bersama untuk membicarakan terkait hal tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan, tidak harus satu pengembang perumahan menyiapkan tanah makamnya sendiri-sendiri melainkan bisa dilakukan dengan bisa dikomunikasikan dengan pengembang lain. Misalnya bisa disepakati dimana lokasi yang cocok dengan luas yang sudah ditentukan sehingga bisa menjadi pemakaman kolektif.
“Harus kita akui selama ini hanya beberapa pengembang saja yang sudah menyiapkan tanah sebagai lokasi pemakaman, sehingga kita akan terus pengembang lainnya juga harus memiliki tanah makam,” tandasnya. (ils)
