Mataram (Suara NTB) – Politik hitam berupa ujaran kebencian masih cukup tinggi terjadi dalam Pilkada Serentak 2024. Provinsi NTB bahkan termasuk dalam salah satu daerah di Indonesia dengan tingkat penggunaan ujaran kebencian yang terbilang cukup tinggi.
Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Data and Democracy Research Hub, Monash University, NTB menempati posisi keempat dari lima provinsi dengan penggunaan ujaran kebencian yang cukup tinggi. Kelima provinsi tersebut adalah Aceh, Jawa Barat, Maluku Utara, Sumatera Utara, dan NTB.
Peneliti dari Monash University Data and Democracy Research Hub, Ika Idris, menjelaskan bahwa dari lima provinsi yang dipantau dalam Pilkada Serentak 2024, rasio teks terpolarisasi tertinggi ada di Provinsi Aceh, yakni mencapai 63,8 persen. Posisi kedua ditempati oleh Maluku Utara dengan angka 46,9 persen, disusul oleh Sumatera Barat dengan 17,6 persen, NTB dengan 15,5 persen, dan terakhir Jawa Barat dengan 4,8 persen.
Ika menyebutkan bahwa banyak kelompok minoritas menjadi target ujaran kebencian dan polarisasi selama Pilkada 2024. Sistem polarisasi ini menggunakan teks-teks yang berpotensi memicu perpecahan di tengah masyarakat. Khusus untuk Pilkada NTB, Ika menambahkan, terdapat sekitar 20 ribu teks yang dianalisis oleh annotator lokal. Hasilnya, banyak polarisasi yang mengarah pada pengucilan pribadi calon kepala daerah.
“Teks-teks polarisasi ini lebih banyak berbentuk polarisasi politik. Yang perlu dicatat, banyak juga teks ujaran kebencian yang menyerang gender, seperti penolakan terhadap perempuan sebagai pemimpin,” ungkapnya pada Sabtu, 4 Januari 2025.
Di tempat yang sama, Anggota Bawaslu NTB, Hasan Basri, menanggapi data tersebut dengan mengatakan bahwa berdasarkan survei di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, NTB termasuk provinsi dengan tingkat polarisasi dan ujaran kebencian yang relatif rendah dibandingkan provinsi lain. Meskipun demikian, pihaknya tetap menindaklanjuti berbagai temuan dan laporan yang masuk terkait ujaran kebencian serta politisasi SARA selama Pilkada berlangsung.
“Data ini sangat penting bagi kami untuk disampaikan ke kampus-kampus di NTB yang fokus pada isu ujaran kebencian dan polarisasi. Meskipun hasil pemantauan internal kami menunjukkan bahwa NTB termasuk cukup kondusif,” kata Hasan pada Sabtu, 4 Januari 2025.
Hasan juga menegaskan bahwa Bawaslu NTB siap untuk menjalin kolaborasi dengan perguruan tinggi maupun lembaga think tank yang ada untuk menyelesaikan akar masalah yang muncul dalam Pilkada Serentak. Selain polarisasi dan ujaran kebencian, hal ini juga mencakup masalah lain, seperti politik uang dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Langkah ini sangat penting untuk kemajuan demokrasi kita, agar tidak ada lagi potensi disintegrasi akibat ujaran kebencian dan politisasi SARA yang berpotensi memecah belah persatuan masyarakat hanya karena perbedaan pilihan politik,” pungkasnya. (ndi)
