Mataram (Suara NTB) – Senin, 6 Januari 2025, pelaksanaan program makan bergizi gratis mulai dilaksanakan di sejumlah daerah di Indonesia. Meski demikian, program ini masih belum bisa dilakukan di NTB.
Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., menjelaskan, jika pemerintah daerah bersama dengan stakeholders terkait seperti TNI/Polri harus menyiapkan pelaksanaan program makan bergizi gratis dari hulu sampai hilir. Karena ini merupakan program jangka panjang, sehingga harus terkoordinasi dengan baik.
Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya juga harus melihat kesiapan di daerah dan polanya, sehingga kerja petugas dalam melaksanakan kebijakan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, pemerintah daerah juga mesti menyiapkan pasokan bahan baku untuk program makan bergizi gratis agar dapat terjamin dan terlaksana dengan baik.
‘’Kita koordinasikan ranting hulu dan hilirnya dan lain sebagainya. Karena seperti kata Pak Pj Gubernur, ini bukan kenduri yang hanya untuk satu kali, Ini ajeg, permanen. Jangka panjang,’’ ujarnya saat ditemui usai mengikuti Rapat Pimpinan di Pendopo Gubernur NTB, Senin, 6 Januari 2025.
Pihaknya juga perlu melihat kebutuhan bahan baku untuk program makan bergizi gratis dan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai ketika program ini dilaksanakan menimbulkan masalah terhadap ketersediaan bahan baku. ‘’ Segera terus kita menyiapkan administrasi, pola, merancang, mendesain, supaya program ini terlaksana dengan efisien dan efektif,” tambahnya.
Dalam mendukung kebijakan ini, Pemprov NTB juga akan menyiapkan anggaran dari APBD, karena merupakan kebijakan nasional. Meski demikian, mengenai jumlah anggaran yang akan dialokasikan di APBD, mantan Penjabat Gubernur NTB ini mengaku pihaknya masih mempersiapkannya. ‘’Besarannya nanti, kebutuhan kan belum kita tahu. Tapi berapapun kebutuhannya kita antisipasi dengan sebaik-baiknya,” terangnya,
Dijelaskannya, dukungan anggaran untuk program makan bergizi gratis oleh pemerintah daerah berdasarkan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini, ada tiga kategori daerah berdasarkan besaran kontribusi PAD terhadap APBD, yaitu daerah kategori PAD rendah, menengah dan tinggi. Pemprov NTB masuk kategori daerah dengan PAD menengah.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB Dr. H. Aidy Furqan, MPd. Diakuinya, program makan bergizi gratis dilaksanakan Badan Gizi Nasional (BGN) bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat atau Komando Resor Militer (Korem) di daerah. Pihaknya belum tahu apa yang menjadi alasan belum dilaksanakan program makan bergizi gratis, karena Dinas Dikbud hanya sebagai penerima manfaat.
Aidy Furqan mencontohkan, belum semua daerah melaksanakan program makan bergizi gratis ini. Provinsi terdekat NTB, yakni Bali, baru melaksanakan Kabupaten Jembrana yang melaksanakan program makan bergizi gratis.
Dari hasil rapat koordinasi beberapa pekan lalu, ujarnya, peralatan dapur untuk pengolahan makan bergizi gratis di NTB belum siap. Dalam hal ini, kesiapan masing-masing daerah itu ada dukungan material seperti bahan makanan, lokasi SPPG sebagai tempat pelayanan.
Dari data yang diterima pihaknya, jumlah sasaran program makan bergizi gratis di NTB sebanyak 1,7 juta orang. Terdiri dari balita, anak TK, SD, SMP, SMA, termasuk santri di pondok pesantren, ibu hamil dan ibu menyusui. (ham)
