Mataram (Suara NTB) – Ketua Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS) NTB, I Made Agus Ariana, menyampaikan harapan besar terhadap kepemimpinan gubernur baru di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dengan semangat baru yang dimiliki pemerintahan saat ini, para pengusaha berharap adanya kebijakan yang lebih mendukung pengembangan ekosistem bisnis di daerah tersebut.
Menurut Agus, sektor usaha tidak dapat dipisahkan dari peran regulator. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penempatan sumber daya manusia yang kompeten di bidang regulasi untuk menciptakan kebijakan yang selaras dengan kebutuhan pengusaha di berbagai sektor.
“Kami berharap gubernur baru dapat memastikan adanya regulasi yang mendukung ekosistem usaha di NTB. Misalnya, di sektor perhotelan, kami berharap regulasi yang diterapkan dapat mempertimbangkan keseimbangan antara tingkat hunian dengan jumlah kamar hotel yang ada,” ujarnya.
Agus Ariana, yang juga merupakan pemilik Arianz Hotel di Mataram, menyoroti kondisi tingkat hunian hotel di Kota Mataram yang masih berada di angka 50% pada tahun 2024. Bahkan, beberapa hotel mengalami okupansi di bawah 50%. Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan besar bagi kelangsungan usaha perhotelan.
“Jika okupansi hotel rendah seperti ini, dampaknya sangat besar. Investasi yang telah dilakukan tidak dapat kembali, kesejahteraan karyawan terancam, dan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) meningkat. Oleh karena itu, pembangunan hotel baru sebaiknya dikaji secara komprehensif, apakah kondisi pasar saat ini memungkinkan untuk penambahan kapasitas,” kata Agus.
Selain itu, Agus juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kebijakan nasional yang membatasi penyelenggaraan kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) di hotel. Ia menilai kebijakan tersebut memberatkan pengusaha yang sebelumnya telah didorong untuk berinvestasi di sektor tersebut.
“Pemangkasan kegiatan MICE di hotel sangat merugikan pengusaha, apalagi di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini. Untuk sekadar bertahan saja sudah cukup berat. Kebijakan semacam ini seharusnya dievaluasi secara matang,” tambahnya.
Agus juga menyampaikan pentingnya adanya regulasi yang mendukung sektor-sektor bisnis lainnya, seperti pusat perbelanjaan. Ia menekankan pentingnya analisis kebutuhan pasar sebelum memberikan izin pembangunan pusat bisnis baru agar tidak terjadi kompetisi yang tidak sehat yang dapat merugikan pengusaha yang sudah berinvestasi.
“Misalnya, pembangunan pusat perbelanjaan. Sering kali tiba-tiba muncul pusat perbelanjaan baru di lokasi yang kurang strategis. Sebaiknya, pemerintah melakukan kajian terlebih dahulu mengenai dampak dan potensi pasar sebelum memberikan izin. Hal ini penting agar bisnis yang ada tetap dapat tumbuh secara sehat,” tegas Agus.
Agus berharap pemerintahan baru di NTB dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data dan kebijakan di berbagai sektor usaha. Dengan demikian, diharapkan regulasi yang dihasilkan dapat tepat sasaran, mendukung pertumbuhan bisnis, serta menjaga kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor-sektor tersebut. (bul)
