Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram menggelar sosialisasi hasil pembahasan Raperda Kota Mataram tentang tata tertib, kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan, Selasa, 7 Januari 2025. Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos yang ditemui usai rapat menyampaikan bahwa dalam membuat aturan, Dewan tentu tidak ingin menjerat diri sendiri. Namun demikian, dia membantah Dewan sengaja membuat aturan yang selonggar-longgarnya untuk dirinya sendiri.
‘’Tidak. Kami tetap berkomitmen meningkatkan integritas dan disiplin para anggota dewan,’’ tegas Malik kepada Suara NTB. Dalam sosialisasi tersebut, sejumlah kebijakan disepakati untuk ditetapkan. Poin pertama yang menjadi sorotan adalah ketepatan waktu dalam rapat serta kehadiran anggota dewan. Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa kehadiran anggota dewan akan lebih diawasi dan diberikan aturan lebih ketat terkait keterlambatan.
Selain itu, lanjut Malik, anggota dewan juga sepakat untuk mulai menggunakan seragam PSR (Pakaian Sipil Resmi) atau batik pada hari-hari tertentu, untuk menciptakan citra dewan yang lebih berintegritas. Kebijakan ini bertujuan untuk membangun citra positif lembaga DPRD Mataram sebagai institusi yang konsisten dan disiplin dalam menjalankan tugasnya.
DPRD juga memutuskan untuk memajukan jadwal rapat-rapat, dimulai dari pukul 09.30 Wita, untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu. Malik berharap langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan mencegah adanya rapat yang terlambat dimulai.
Dalam hal ketidakhadiran anggota dewan, ada perubahan kebijakan terkait jumlah kehadiran yang diizinkan sebelum anggota dewan dianggap tidak aktif. Sebelumnya, anggota dewan yang absen tiga kali berturut-turut akan dikenakan sanksi, namun kini kebijakan baru memberikan kelonggaran hingga enam kali absen.
Meskipun demikian, Malik menyebut, aturan ini belum diputuskan secara final dan masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut. Selain itu, DPRD Kota Mataram juga menekankan pentingnya menjaga marwah lembaga dengan menciptakan aturan yang tidak hanya fleksibel, tetapi juga tetap bermanfaat untuk memperkuat integritas dewan.
“Kami berkomitmen untuk mengembalikan marwah lembaga ini, memastikan bahwa DPRD Mataram menjadi lembaga yang berintegritas, konsisten, dan disiplin dalam menjalankan tugasnya,’’ kata orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini. (fit)
