Taliwang (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, HW Musyafirin meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memfasilitasi penyeragaman data pertambakan secara nasional.
Usulan Bupati KSB ini disampaikan langsung saat hadir dalam acara Rapat Koordinasi Tata Kelola Pertambakan se- Wilayah NTB yang dilaksanakan oleh KPK, Kamis, 9 Januari 2025.
Dihadapan perwakilan KPK yang hadir pada acara tersebut, Bupati mengurai bahwa perlu ada keseragaman data yang dapat dijadikan pijakan mulai tingkat pusat hingga daerah untuk pengelolaan sektor pertambakan. “Kami sepakat dengan Kabupaten/kota lainnya soal ini (penyeragaman data) dan harapan kami KPK bisa menjembataninya,” kata bupati.
Bupati mengungkap, selama ini dalam tata kelola pertambakan di NTB masih kerap ditemukan berbagai persoalan. Ia mencontohkan di KSB, dimana berbagai konflik masih terjadi antara pengusaha tambak dengan masyarakat sekitarnya.
“Ada yang beroperasi dekat dengan pemukiman sehingga muncul komplain warga. Termasuk juga isu pencemaran karena pengelolaan limbahnya yang dianggap tidak bagus,” ungkap Bupati.
Terhadap seluruh persoalan itu, kata Bupati diperlukan upaya penertiban. Dan untuk menertibkan tentunya data yang akurat mengenai sektor pertambakan adalah kuncinya. Sebab dengan data tersebut dapat menjadi pijakan untuk menindak berbagai bentuk pelanggaran dengan cepat dan efektif. “Kalau datanya sama dari pusat sampai daerah. Ada masalah pasti cepat kita tahu. Dan selanjutnya bisa kita tangani,” cetusnya.
Bupati mengatakan, investasi sektor pertambakan menjadi salah satu penopang ekonomi NTB. Karena itu pengelolaannya harus dikelola dengan baik dan benar serta terpenting tidak menyembabkan sektor ekonomi lainnya terganggu. “Kesalahan pengelolaan sektor pertambakan bisa berdampak pada sektor lainnya. Misal dengan sektor pariwisata berkaitan dengan isu pencemaran lingkungannya,” imbuh orang nomor satu KSB ini.
Sementara itu, kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi Wilayah V, KPK RI, Dian Patria yang memimpin Rskor menyatakan, dalam upaya mengawal aktifitas pertambahan di NTB harus mengutamakan pengelolaan alam dan tujuannya mensejahterakan masyarakat. Selain itu juga tidak menggangu sektor ekonomi lainnya. “Pariwisata NTB semakin meningkat. Jangan sampai pengelolaan pertambakan tidak baik akan berdampak buruk ke pariwisata,” cetusnya.
Menurutnya, pengelolaan sektor pertambakan tidak bisa berdiri sendiri. Seluruh stake holder pemerintah harus dapat membangun fungsi koordinasi, supervisi hingga memediasi. “Jika ada hal hal yang memerlukan koordinasi lintas sektor, lintas kementerian, propinsi kaupaten, insyaallah kami (KPK) siap menjadi jembatan,” tukas Dian Patria. (bug)
