Mataram (Suara NTB) – Komisi V DPRD Provinsi NTB menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja pada Senin, 13 Januari 2025. RDP tersebut bertujuan untuk evaluasi kinerja OPD serta sinkronisasi program kerja dengan pemerintahan baru pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri.
Adapun delapan OPD yang menjadi mitra kerja Komisi V, antara lain Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, KONI NTB, Kanwil Kemenag NTB, Museum dan Cagar Budaya, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Keluarga Berencana, serta RSUD NTB dan Dinas Pemberdayaan Perempuan.
Anggota Komisi V DPRD NTB, Didi Sumardi, menyatakan bahwa seluruh OPD mitra kerja telah dipanggil untuk rapat evaluasi sebelum pemerintahan baru dimulai. “RDP awal ini lebih bersifat umum, untuk membangun kemitraan kerja,” kata Didi Sumardi, Senin, 13 Januari 2025.
Eks Ketua DPRD Kota Mataram ini menjelaskan, rapat evaluasi tersebut bertujuan untuk mempercepat pemahaman tentang program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. “Kita ingin mengetahui gambaran seperti apa, serta melakukan evaluasi kinerja secara keseluruhan,” ujar politisi Golkar ini.
Beberapa hal yang akan dievaluasi, antara lain terkait realisasi pendapatan Rumah Sakit di NTB, termasuk puskesmas. Evaluasi juga akan mencakup program kerja yang direncanakan oleh masing-masing OPD untuk tahun 2025.
“Misalnya, di Dinas Pendidikan, program dan kegiatan apa saja yang direncanakan, termasuk program gizi gratis yang melibatkan Dikbud,” jelas Didi.
Tujuan evaluasi ini, lanjut Didi, adalah untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan baru. Meskipun anggaran tahun 2025 telah ditetapkan dalam APBD, ia menekankan pentingnya mendorong spirit visi misi pasangan Iqbal-Dinda. “Meskipun anggaran tidak sepenuhnya mencakup format yang diinginkan, bukan berarti spirit dari visi misi itu tidak bisa diwujudkan,” tandasnya.
Didi memastikan bahwa rapat evaluasi dengan delapan OPD mitra Komisi V akan dilaksanakan dalam pekan ini. Selain membahas program kerja, ia juga memastikan akan membahas soal kekisruhan dalam alokasi dana alokasi khusus (DAK) yang bermasalah di Dikbud NTB. “Rapat selanjutnya akan dijadwalkan untuk membahas masalah DAK,” tambahnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, mengatakan bahwa rapat perdana untuk persiapan evaluasi kinerja di Komisi V baru sebatas perkenalan. “Kami siap mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPR, yang akan lebih mendalam dan detail,” ujar Fikri. (ndi)