PEMPROV NTB sedang membentuk tim koordinasi guna mendukung dan menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tim koordinasi ini dipimpin oleh Asisten II Setda NTB Dr Fathul Gani dan Sekretaris dipegang oleh Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Wirajaya Kusuma.
Dihubungi Suara NTB Jumat, 31 Januari 2025, Wirajaya Kusuma MH mengatakan, tim koordinasi beranggotakan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tujuan utama untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program MBG ini.
Beberapa OPD yang masuk tim koordinasi ini antara lain, Dinas Kominfotik NTB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Dikbud, Dinas Perdagangan dan sejumlah OPD lainnya.
“Jadi kita memberikan supporting sesuai dengan tusi dari masing-masing OPD. Misalnya Dinas Pertanian membuat perencanaan yang terkait dengan bagaimana stok beras tak boleh kurang untuk mendukung kegiatan MBG ini,” kata Wirajaya.
Menurutnya, karena MBG ini adalah program yang besar, maka dibutuhkan koordinasi yang intens antar OPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Terlebih di program ini, bahan pokok yang diutamakan adalah pangan lokal yang dihasilkan oleh petani. Sehingga stoknya harus tetap tercukupi dan dengan harga yang tetap stabil.
“Harus benar-benar dikoordinir agar tak ada kelangkaan. Misalnya ketika dibutuhkan daging, maka stok daging tak boleh berkurang. Begitu juga dengan telur, ayam, bumbu-bumbuan dan lain sebagainya,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, saat memimpin rapat terkait pelaksanaan program tersebut pekan kemarin mengatakan, Pemprov NTB harus berada di garda terdepan dalam membangun koordinasi dengan berbagai pihak. Langkah ini mencakup penyediaan data sasaran, bahan baku, dan kebutuhan yang valid sebagai dasar pelaksanaan program.
“Pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus lebih proaktif dari hulu hingga hilir untuk mendukung suksesnya program MBG di wilayah NTB,” ujarnya.
Tim Koordinasi yang dibentuk nantinya memiliki sekretariat sebagai Command Center, yang berfungsi untuk menjawab berbagai pertanyaan serta menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Sekda menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan penjelasan yang lengkap dan akurat agar kebingungan di ruang publik dapat dihindari. “Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan, sehingga kebingungan kolektif dapat direda dengan informasi yang paripurna,” tambahnya.(ris)