Mataram (Suara NTB) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram mengekspose rencana pembangunan kantor walikota pada, Jumat, 31 Januari 2025. Tender dijadwalkan pada pertengahan bulan Februari 2025. Targetnya pemanfaatan kantor walikota dimulai awal tahun 2026.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Lale Wediahning menjelaskan, ekspose ini berkaitan pembangunan gedung utama kantor walikota seperti struktur, arsitektur, serta mechanical elektriknya. Setelah dilakukan penyesuaian harga dari alokasi anggaran Rp65 miliar untuk pembangunan fisik diperkirakan membutuhkan anggaran senilai Rp58 miliar. “Untuk sisanya kita anggarkan untuk pengawasan, operasional dan lain sebagainya,” kata Lale.
Pihaknya menargetkan tender dimulai pada pertengahan bulan Februari 2025 dan diharapkan akhir bulan Maret telah dimulai teken kontrak dengan pihak ketiga, sehingga proyek ini tuntas dikerjakan dalam waktu delapan bulan. Lale juga berharap kantor walikota bisa ditempati atau dimanfaatkan pada awal tahun 2026. “Tidak bisa selama enam bulan,” ujarnya.
Tahap berikutnya lanjut Lale, direncanakan mulai dari sekarang pembangunan lanjutan kantor walikota dilaksanakan melalui skema multiyear atau tahun jamak untuk pengerjaan sisi kiri dan kanan gedung. Pengerjaan melalui skema tahun jamak harus sudah dibahas sebelum pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2026, sehingga perlu persetujuan dari kepala daerah dan ketua DPRD.
Untuk pengerjaan tahun ini tidak masalah. Artinya, pola penganggaran dan pengerjaan sama seperti tender atau pembangunan kantor sebelumnya. “Gambarannya luas dan panjang kantor walikota yang kita bangun lebih luas dan panjang dari kantor walikota yang sekarang,” pungkasnya.
Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana menambahkan, ekspose pembangunan kantor walikota berkaitan dengan pengerjaan gedung utama tetapi belum secara utuh untuk desainnya. Direncanakan tender dimulai pada pertengahan bulan Februari dengan masa kerja atau kontrak selama delapan bulan. “Kita berharap sebelum lebaran sudah bisa tanda tangan kontrak,” tambahnya.
Pembangunan kantor walikota akan dilanjutkan kembali dengan skema multiyear. Hal ini akan dikonsultasikan kembali ke pemerintah pusat, sehingga diharapkan tahun anggaran 2026, pembangunan ruang kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa tuntas. (cem)
