Catatan: Agus Talino
MENJELANG pelantikan Iqbal-Dinda sebagai Gubernur dan Wakil Gubenur NTB. Banyak informasi tentang langkah Pak Iqbal yang membesarkan hati dan mengundang harapan.
Media melansir sikap Pak Iqbal tentang penggunaan anggaran. Iqbal-Dinda akan melakukan perbaikan tata kelola keuangan. Untuk memastikan setiap sen uang pemerintah yang dikeluarkan. Benar-benar bisa untuk kemakmuran rakyat.
Pak Iqbal bukan omong kosong. Apalagi melakukan “bualan politik”. Pak Iqbal membuktikan omongannya sebelum resmi dilantik sebagai gubernur. Pak Iqbal membatalkan acara tasyakuran pelantikannya di TMII Jakarta. Dan juga meminta dengan sangat agar pejabat dan ASN Pemprov NTB tidak ke Jakarta saat pelantikan gubernur dan wakil gubernur. Salah satu pertimbangannya, efisiensi.
Pak Iqbal bicara tentang efisiensi. Jauh sebelum terbit Inpres No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Pertimbangannya, menurut Pak Iqbal. NTB Itu, tidak saja daerahnya yang miskin.Tetapi fiskalnya juga miskin. Dan setelah miskin katanya, Pemprov NTB tidak punya prioritas. Bahkan menurutnya, kalau melihat gambar anggarannya. Tidak jelas arahnya kemana? Tidak jelas visi misinya siapa? Ada yang ke kiri. Ada yang ke kanan. Ada yang ke depan. Karena itu, perlu ada streamlining. Perlu ada pelurusan. Agar satu arah. Prioritasnya jelas.
Yang menarik dari semua yang dikatakan Pak Iqbal adalah cara Pak Iqbal membaca NTB. Pak Iqbal tampaknya sangat menyelami dan memahami benar masalah yang dihadapi NTB. Logikanya, Pak Iqbal pasti tahu benar cara menyelesaikan. Bahkan Pak Iqbal sudah memberi gambaran tentang cara menangani dan mengurai masalah yang ada. Sehingga NTB bisa menjadi daerah maju dan kaya raya.
Meletakkan penggunaan anggaran sebagai perhatiannya. Saya tidak mencoba berspekulasi. Bahwa Pak Iqbal melihat ada masalah dalam belanja APBD di Pemprov NTB. Meski Pak Iqbal pernah menyinggung tentang utang Pemprov NTB pada debat calon gubernur dan wakil gubernur. Saya tidak juga mencoba mengaitkan sikap Pak Iqbal tentang anggaran dengan kasus dan dugaan korupsi yang terjadi di Pemprov NTB.
Yang pasti. Soal utang Pemprov NTB. Pernah menjadi perbincangan dan percakapan hangat banyak orang. Utang Pemprov NTB pada kontraktor yang tidak terbayar pada tahun bersangkutan. Sesuatu yang seharusnya tidak perlu terjadi. Kalau misalnya, belanja APBD sesuai dengan uang yang dimiliki. Artinya, tidak usah belanja kalau uangnya tidak ada. Tidak perlu paksa ada program. Apalagi kalau programnya tidak penting-penting amat untuk kesejahteraan masyarakat. Pilih saja program yang benar-benar diperlukan dan dibutuhkan masyarakat. Dan uangnya siap. Insya Allah utang tidak akan muncul.
Untuk menjaga dan mengawal belanja APBD. Pak Iqbal harus memastikan tidak ada yang coba “main-main”. Apalagi sengaja membuat program yang jelas-jelas sumber uangnya tidak ada. Pak Iqbal tidak bisa bekerja sendiri. Harus punya orang sebagai pembantunya yang benar-benar paham “lapangan”, mengerti realitas politik, setia dan tegak lurus untuk menjaga agenda Iqbal-Dinda. Kalau tidak. Narasi yang dibangun Pak Iqbal bisa menjadi mimpi kosong. Dan Pak Iqbal bisa malu memutar dan mendengar ulang apa yang pernah menjadi narasinya. Apa yang pernah dikatakan dan perbincangkan secara luas. Karena gagasan-gagasan besarnya tentang NTB. Seperti melukis di atas air. Lukisannya tak tampak pada kanvas. Dia hanya muncul dan melintas pada gagasan, pikiran dan imajinasi.
Mencermati narasi Pak Iqbal tentang NTB. Seperti menonton film tentang sebuah daerah yang menghadirkan kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi masyarakatnya. Pak Iqbal membangun narasi dan menyasar banyak sisi mendasar sebagai syarat untuk merancang dan membangun daerah yang maju dan hebat.
Insya Allah kita tidak akan mendengar lagi cerita tentang utang Pemprov NTB pada kontraktor. Dan tidak ada juga cerita dan kisah tentang orang yang menjanjikan jabatan.
Pak Iqbal memastikan. Kalau ada orang-orang yang mengaku bisa memberi jabatan. Siapa pun orangnya. Mau keluarga. Mau tim. Mau orang dekat. Mereka yang percaya dengan ucapan seperti itu. Siap-siap kecewa. Pak Iqbal tidak akan bernegosiasi dengan apa pun. Tidak ada kompromi. Meritokrasi adalah meritokrasi.
Yang dilakukan Pak Iqbal. Tidak akan memberi beban apa-apa kepada birokrasi. Tidak akan minta setoran. Dia hanya minta birokrasi bekerja maksimal. Persoalannya, agar birokrasi bisa bekerja maksimal. Pak Iqbal harus memastikan tidak ada yang menghambat birokrasi untuk bisa bekerja maksimal. Misalnya, anggaran yang cukup. Percuma juga punya program yang hebat. Membangun birokrasi melalui sistem meritokrasi. Kalau anggarannya tidak mendukung. Program tidak akan bisa dilaksanakan. Visi besar Iqbal-Dinda membangun NTB. Bisa menjadi hanya cerita. Dan hilang ditelan waktu.
Penting ada pemetaan pada OPD dan bidang. Apa ada OPD dan bidang yang pegawainya datang ke kantor hanya “duduk-duduk”. Tidak bisa ngapain-ngapain. Karena tidak punya anggaran. Atau sebaliknya, anggarannya ada. Tetapi programnya tidak berdampak pada penyelesaian masalah mendasar yang dihadapi masyarakat. Tidak bersinggungan dengan upaya penurunan angka kemiskinan. Program yang menjadi fokus dan konsentrasi Iqbal-Dinda. OPD kehilangan orientasi. Akibatnya, semuanya menjadi mubazir dan sia-sia. Gagasan Pak Iqbal melakukan perampingan OPD. Adalah gagasan yang menarik. Untuk memastikan tidak ada OPD dan bidang yang keberadaannya mubazir. Dan hanya menghabiskan anggaran daerah tanpa manfaat.
Tugas Iqbal-Dinda sebagai gubernur dan wakil gubernur tidak ringan. Masalah NTB tidak enteng. Seperti “pemetaan” yang sudah dilakukan Pak Iqbal. “Catatannya” cukup panjang. Pak Iqbal perlu punya keberanian untuk mengambil keputusan. Perlu punya “nyali” untuk tidak berkompromi dengan semua yang bisa menghambat mimpinya membangun NTB. Saya percaya Iqbal-Dinda bisa melakukannya. Apalagi Pak Iqbal pernah mengatakan. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Waktu dan kamampuannya. Semuanya akan diberikan untuk NTB. Untuk kita semua. Sebagai bentuk tanggung jawab dan keberpihakannya pada masyarakat NTB. Insya Allah. *
