Mataram (Suara NTB) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah merampungkan pemetaan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah. Sebesar Rp20 miliar anggaran diblokir sementara mengantisipasi dampak efisiensi anggaran.
Hal itu terungkap dalam rapat teknis digelar di Ruang Kenari, Kantor Walikota Mataram pada, Senin, 17 Februari 2025. Seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah beserta camat se-Kota Mataram hadir.
Pelaksana harian (Plh) Sekda Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga menerangkan, kebijakan pemerintah pusat sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, ditindaklanjuti dengan memetakan komponen belanja di masing-masing organisasi perangkat daerah. Komponen belanja dipetakan seperti perjalanan dinas, makan minum, alat tulis kantor, dan lain sebagainya. Setelah dipetakan senilai Rp20 miliar anggaran diblokir sementara untuk efisiensi. “Jadi setelah kita petakan Rp20 miliar anggaran yang terkumpul untuk efisiensi,” terangnya.
Anggaran Rp20 miliar lanjutnya, tidak termasuk efisiensi anggaran di Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram senilai Rp32,5 miliar. Yoga menegaskan, potensi pemotongan anggaran Rp32,5 miliar berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pihaknya tidak mengetahui kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri. “Kita tahu nanti keputusan Kemendagri, makanya kita lakukan pemetaan,” ujarnya.
Khusus perjalanan dinas dan kegiatan sifatnya seremoni anggarannya dipangkas 50 persen. Yoga menegaskan, efisiensi anggaran bagian dari menyelaraskan dengan Program Hasta Cita. Ia memperkirakan bahwa anggaran itu kemungkinan tidak ditarik ke pusat, tetapi diarahkan peruntukannya atau disesuaikan dengan visi-misi kepala daerah terpilih dan Hasta Cita. “Kemungkinan anggaran ini tidak ditarik ke pusat melainkan diarahkan untuk mendukung program Hasta Cita pemerintah pusat,” jelasnya.
Menurutnya, anggaran Rp20 miliar dicoba tidak digunakan dulu karena seandainya ada aturan dari pemerintah pusat untuk efisiensi, maka telah siap dengan alokasi anggaran tersebut. Namun demikian, pihaknya akan kembali membahas mendalam bersama pimpinan organisasi perangkat daerah, karena ada komponen belanja dalam perjalanan dinas tersebut. “Misalnya uang transport peserta masuk dalam rekening perjalanan dinas. Seperti kami di sini (Bappeda,red) saat MPBM. Kemudian ada diklat dan lain sebagainya,” demikian terang Yoga. (cem)
