Mataram (Suara NTB) – Pasangan Dr. H. Mohan Roliskana dan TGH. Mujiburrahman resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram periode 2025-2030 pada, Kamis, 20 Februari 2025. Permasalahan retribusi parkir dan banjir masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Kota Mataram, I Gde Wiska dikonfirmasi pada, Jumat, 21 Februari 2025 mengatakan, di periode kedua kepemimpinan H. Mohan Roliskana-TGH. Mujiburrahman masih banyak hal yang harus dibenahi. Diantaranya, permasalahan retribusi parkir, banjir, sampah, dan penataan lapak pedagang kaki lima. Permasalahan ini masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan secara bertahap. “Kami ucapkan selamat kepada Pak Wali dan Pak Wakil telah dilantik oleh Pak Presiden. Tetapi, empat permasalahan ini sangat prioritas untuk diselesaikan,” paparnya.
Anggota DPRD daerah pemilihan Kecamatan Sandubaya ini, menyoroti permasalahan parkir membutuhkan penanganan lebih komprehensif. Pasalnya, titik parkir memiliki potensi yang jelas berdasarkan kajian dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Mataram. Organisasi perangkat daerah (OPD) teknis perlu memasifkan uji petik untuk mengetahui pendapatan sebenarnya dari juru parkir. “Disamping penertiban jukir, tetapi pengawasan juga harus lebih ekstra. Paling penting pengawasan titik parkir dan uji petik harus dilaksanakan,” ujarnya.
Ia mencontohkan, apabila di satu titik parkir memiliki potensi Rp200 ribu per hari. Pendapatan ini bisa saja berubah tergantung dari jumlah pelanggan. Uji petik dinilai sangat penting untuk mengetahui perkembangan atau kondisi di lapangan. “Potensi kota terus berkembang, sehingga pengawas jukir perlu diberikan tambahan operasional untuk mengawasi titik parkir,” tambahnya.
Wiska juga menyoroti permasalahan banjir di beberapa kawasan di Kota Mataram. Misalnya, di Jalan Dr. Soedjono, Kelurahan Jempong Baru, Babakan, Abian Tubuh, Kekalik, dan lain sebagainya. Kondisi tanggul yang tidak bagus serta sedimentasi yang tinggi menyebabkan air meluap ke pemukiman warga.
Menurutnya, Pemerintah Kota Mataram perlu melakukan penanganan serius untuk menangani banjir. Langkahnya berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi NTB dan Balai Wilayah Sungai NT 1 untuk menormalisasi saluran. Selain itu, banjir rob yang menyebabkan abrasi di sepanjang Pantai Ampenan, juga perlu ditangani secara serius. (cem)
