Giri Menang (Suara NTB) – Jumlah usulan dari 119 desa dan tiga kelurahan di Lombok Barat (Lobar) pada Musrenbang Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam) mencapai 900 usulan. Usulan ini tidak bisa diakomodir seluruhnya, sehingga ada peringkat atau skala prioritas. DPRD juga diharapkan mengakomodir usulan desa dari hasil Musrenbangcam tersebut.
Kepala Bappeda Lobar H Akhmad Saikhu mengatakan Musrebangcam telah dimulai sejak Rabu, 19 Februari 2025. Sebanyak delapan kecamatan sudah mengadakan Musrenbangcam. Seperti, Selasa, 25 Februari 2025 Musrenbangcam diadakan di Kecamatan Sekotong dan Lembar. Terakhir hari Rabu, 25 Februari 2025, Musrenbangcam di Gunungsari dan Kuripan. Dalam Musrenbang ini dibagi dua tim, yakni tim 1 dipimpin oleh Kepala Bappeda dan tim 2 Sekretaris Bappeda Nanda Kurniawan.
Berdasarkan hasil Musrenbangcam yang diinput dari Kamus Usulan, totalnya mencapai 900 usulan. Masing-masing kecamatan bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan di desa. Misalnya Sekotong menginput sekitar 70 usulan pada Musrenbangcam, Kediri 60 usulan, yang paling banyak Narmada 155 usulan dan Gerung 130 usulan.
Usulan ini nantinya bisa dibagi berdasarkan kewenangan, baik itu provinsi, pusat maupun kabupaten. Nanti usulan ini disepakati kemudian diperingkat untuk dibawa ke Musrenbang Kabupaten. Diakui, banyak daftar antrean usulan, karena tidak bisa diakomodir 100 persen.
Dalam upaya mengakomodir usulan ini, ungkapnya, diundang juga anggota DPRD yang diharapkan bisa mengakomodir usulan di dalam Musrenbangcam tersebut. “Pokok pikiran DPRD kami harapkan bisa mengakomodir proses usulan dari bawah tersebut,” imbuhnya.
Musrebangcam ini merupakan tahapan dalam menyusun RKPD tahun 2026. Acuan pertama yakni RPD (Rencana Pembangunan Daerah) 2025-2026 yang telah disusun. Dalam perjalanan, pihaknya juga menyusun rancangan awal RPJMD. Dan RKPD ini pun diselaraskan dengan RPJMD yang merupakan penjabaran visi misi Bupati dan Wabup. Kemudian diselaraskan juga dengan RPJPD serta program nasional maupun provinsi. “Itu acuan kita untuk RKPD 2026,” sebutnya.
Dalam Musrenbang ini beberapa isu yang menyeruak dan diprioritaskan berdasarkan pencapaian RPJMD periode sebelumnya. Sebelumnya, capaian RPJMD ini dievaluasi, kemudian dari hasil evaluasi itu diinventarisir ada enam permasalahan yang menjadi perhatian tahun 2026. “Itu masih menyangkut SDM, itu kesehatan, pendidikan di sana. Kemudian, pertumbuhan ekonomi, masalah lingkungan, aparatur, dan infrastruktur serta kesenjangan,”jelasnya, seraya menambahkan, hal ini juga terkait dengan indikator makro.
Seperti SDM itu juga berkaitan dengan IPM, dimana di dalamnya ada pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kesenjangan sosial berkaitan dengan kemiskinan, gini rasio yang masih tinggi sebesar 0,3 persen, sehingga ketimpangan pendapatan masih menjadi persoalan. Ada enam permasalahan yang diinventarisasi untuk diperhatikan tahun 2026, karena beberapa Indikator tersebut menyebabkan Lobar masih tertinggal dari daerah lain di NTB maupun nasional. (her)
