Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal bersama Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena memanfaatkan pertemuan antar kepala daerah saat retret dengan memperkuat komunikasi, konektivitas dan pariwisata ke tiga wilayah.
Pengamat Ekonomi Universitas Mataram Dr. Iwan Harsono mengatakan, koordinasi antar wilayah memegang peranan sangat penting, bahkan menjadi salah satu faktor produksi untuk memajukan ekonomi daerah. Tiga provinsi bertetangga yaitu Bali, NTB dan NTT banyak memiliki kesamaan dalam basis perekonomiannya yaitu pariwisata dan pertanian.
“Pak Iqbal koordinasinya bagus dengan pusat, dan sekarang menjadi momentum yang tepat bagaimana tiga gubernur bertetangga bersama-sama memajukan basis ekonominya,” kata Iwan Harsono kepada Suara NTB, Selasa, 25 Februari 2025.
Menurutnya, Provinsi NTB memiliki potensi pengembangan wisata yang bagus kedepannya, meskipun saat ini masih tetap bergantung pada sektor pertanian. Dengan danya komunikasi yang labih bagus antar kepala daerah, hal ini akan menjadi modal yang kuat.
“Ini memegang peranan penting dalam pengembangan wilayah,” ujar Associate Professor yang ahli di bidang pengembangan ekonomi regional ini.
Menurutnya, Provinsi NTB telah memiliki Perda RTRW Nomor 5 tahun 2024. Ini menjadi pedoman dan landasan bagi pembangunan NTB dan akan memberi dampak bagi generasi mendatang. RTRW tersebut diharapkan bisa mengoptimalisasi semua sumberdaya yang dimili oleh daerah.
NTB bersama Bali dan NTT masuk dalam provinsi kepulauan yang bisa dioptimalkan untuk pengembangan wisata, pertanian, ekonomi kreatif dan lain sebagainya. “Pak Iqbal bisa bicara bagaimana memanfaatkan potensi kepulauan sebagai basis ekonomi,” katanya.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, pihaknya berkomunikasi dengan Gubernur Bali dan NTT di sela kegiatan retret di Magelang untuk memperkuat hubungan ketiga daerah. “Saya membincangkan bagaimana memperkuat hubungan Bali dan NTT,” kata Lalu Muhamad Iqbal melalui keterangan tertulis diterima Antara di Mataram, Selasa, 24 Februari 2025.
Ia mengatakan, tukar pikiran secara informal mengenai berbagai masalah pembangunan yang dihadapi di NTB, Bali, dan NTT membuka banyak hal. Koordinasi tiga provinsi karena kuatnya saling keterkaitan.
“Poin-nya meningkatkan konektivitas tiga provinsi. Membawa tiga provinsi ini sebagai satu rantai pasok,” urai-nya.
Pria yang akrab disapa LMI menyebut, ketiga gubernur ini meyakini dengan pembicaraan yang intens antar kepala daerah bakal menghasilkan banyak hal baik. Ketiga provinsi ini memiliki kesamaan dalam hal pariwisata.
“Ya, jangan hanya gubernur-nya saja yang berteman tapi provinsi-nya juga berkawan,” tegas ayah dua putri ini.
Lebih jauh, Iqbal bersyukur kesempatan retret ia dapat melakukan konsolidasi dengan Gubernur Bali dan Gubernur NTT.
“Selain kami dapat pemaparan dari Irjen Kemendagri ataupun Kementerian Keuangan, konsolidasi ini jadi hal penting,” katanya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menjadi pemateri Minggu (23/2). Ia menyampaikan materi terkait pengelolaan APBN dan APBD terhadap pembangunan.
Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani mendapatkan pertanyaan dari para kepala daerah soal kebijakan efisiensi. Sebab, turut berpengaruh kepada daerah. Banyak pertanyaan dari kepala daerah tentu mengenai pelaksanaan Inpres 1, termasuk efisiensi.
“Karena ada dalam hal ini dari daerah juga harus berkontribusi dan mereka juga banyak pertanyaan-pertanyaan spesifik mengenai daerah-daerah seperti formula dana bagi hasil, proyek-proyek infrastruktur yang ingin tetap dijalankan, dan juga aspirasi-aspirasi lainnya,” kata Sri Mulyani.
Wujudkan Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara
Sebelumnya dalam kegiatan Musrenbang NTB yang digelar bulan April 2024 lalu, Kepala Bappeda NTB Dr. Iswandi mengatakan, Musrenbang bertujuan mendukung proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik Tahun 2025-2029, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
Dalam Musrenbang tersebut juga digagas konsep kolaborasi bersama dengan Provinsi Bali dan Provinsi NTT untuk mewujudkan Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional. NTB ingin mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan target laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6,6-7,3 persen dan kontribusi PDRB mencapai 4,1 persen di akhir tahun 2045.
Di Akhir Juli 2024, Bappeda juga menggelar kegiatan musyawarah bersama yang lebih spesifik dengan provinsi tetangga yaitu Bali di Mandalika. Pemprov NTB dan Pemprov Bali memperkuat kerja sama pengembangan daerah, terutama di bidang pariwisata dan pangan. Terlebih kerja sama di antara Provinsi NTB dan Bali sebelumnya juga sudah tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah disepakati di akhir 2023 lalu.
Menurutnya, pariwisata menjadi salah satu sektor utama yang diharapkan dapat berkembang sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga selaras dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan di dalam RPJPN 2025-2045. Menjadikan Bali Nusra sebagai Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara bertaraf Internasional.(ris/ndi)
